BogorOne.co.id | Kota Bogor – Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor gelar unjuk rasa di depan Istana Bogor, Selasa 14 Mei 2024.
Meski dikawal ketat aparat kepolisian, namun dalam aksi tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban bahkan terjadi saling dorong antara personel kepolisian yang mengamankan aksi.
Ketua HMI Cabang Kota Bogor Sofwan Ansori mengatakan, mahasiswa gelar aksi karena merasa gusar atas banyaknya pembungkaman yang diduga dilakukan oleh Pemerintah.
“Demokrasi di Indonesia sudah terasa pelik karena banyaknya pembungkaman hak untuk berekspresi yang terjadi dimana-mana. Padahal hal itu merupakan salah satu hak asasi manusia,” teriaknya saat orasi.
Namun hal itu, justru dipandangnya sangat bertolak belakang dengan banyaknya kasus aktivis yang dipidanakan melalui pasal yang dipaksakan dan membungkam.
Dia menegaskan, bahwa proses demokrasi di era pemerintah Jokowi jauh dari asas AUPB/Good Governance yang beranggapan bahwa pemerintah berorientasi pada masyarakat bukan birokrat.
“Pemerintahan Jokowi juga seolah menutup mata akan berbagai kasus pembungkaman kebebasan berpendapat,” tegasnya.
Masih kata dia, seperti halnya kasus yang menimpa Haris dan fatia yang dilaporkan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Dan yang terbaru pelaporan Mantan Wakil Sekretaris Jendral PB HMI Akbar Idris oleh Bupati Bulukumba,” ungkapnya.
Dia dan rekan-rekannya meminta Presiden Jokowi memberikan atensi terhadap kasus yang mengkriminalisasi aktivis baik di pusat maupun daerah.
Mereka juga meminta Jokowi memberikan perhatian pada kasus yang menimpa Akbar Idris.
“Kami menuntut Jokowi untuk menindak atau memberhentikan pejabat yang anti terhadap kritik dan mendesak agar aturan atau pasal karet yang acap mengkriminalisasi aktivis supaya dicabut,” cetusnya.
Dirinya juga menolak dengan tegas segala bentuk Rancangan Undang-undang yang dinilai memperkecil ruang publik untuk berpendapat dan menyampaikan informasi.
“Seperti RUU Penyiaran yang akan melarang konten jurnalisme investigasi, ini tidak boleh terus dibiarkan, dan kami akan terus mengawal proses demokrasi di republik ini sehingga tercipta keadialan bagi masyarakat yang kritis atas kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (Rdt)
Discussion about this post