BogorOne.co.id | Kota Bogor – DPRD Kota Bogor, menggelar refleksi kinerja akhir tahun 2022 di Taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Sabtu (24/12/22). Kegiatan yang menjadi acara rutin DPRD Kota Bogor ini, kini memiliki konsep untuk lebih mendekatkan lembaga DPRD Kota Bogor kepada masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari rangkaian kegiatan yang berisi bazaar UMKM, senam, pameran foto, pekan aspirasi, dan pesta jajanan rakyat yang sudah terselenggara selama sepekan sejak Sabtu (17/12/22) melalui kegiatan Open House di Kantor DPRD Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai refleksi kinerja DPRD Kota Bogor sangat penting dilakukan sebagai bentuk sosialisasi sekaligus evaluasi kinerja DPRD Kota Bogor selama satu tahun. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja DPRD Kota Bogor di tahun berikutnya.
“Refleksi menjadi momentum untuk mensosialisasikan sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh DPRD Kota Bogor, sekaligus mendapatkan feed back dari semua pihak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya,” ujar Atang.
BERITA LAINNYA
Sebagai contoh, hasil refleksi di akhir tahun 2021 lalu mencatat perlunya peningkatan fungsi pengawasan dan peran legislasi melalui penyelesaian penyusunan raperda. Pada 2022 ini, semua target di bidang legislasi maupun pengawasan dapat dicapai.
Banyak program pembangunan strategis di Kota Bogor dapat tercapai tanpa molor seperti sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan DPRD baik melalui rapat kerja maupun sidak di lapangan.
“Alhamdulillah tahun ini capaian target bisa lebih baik dibanding tahun 2021. Tentu, ada beberapa hal yang kami lihat masih ada kekurangan. Ini akan menjadi evaluasi dan cambuk bagi kami untuk memperbaikinya di tahun 2023”, tegas Atang.
Pendekatan dan keterbukaan DPRD Kota Bogor tidak hanya ditunjukkan pada Refleksi Kinerja DPRD Kota Bogor 2022 saja. Gedung DPRD Kota Bogor dalam 3 tahun terakhir ini lebih terasa keterbukaan dan kedekatannya dengan masyarakat.
Ratusan kegiatan masyarakat telah digelar di gedung yang memiliki enam lantai ini. Mulai dari kegiatan organisasi masyarakat, kaderisasi puskesmas, diskusi, kreativitas pelajar, tempat latihan silat bagi anak-anak, tempat latihan marching band, hingga digelarnya vaksinasi massal selama lima bulan di pertengahan 2021 lalu.
“Alhamdulillah, gedung DPRD Kota Bogor selama 3 tahun ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Tahun ini selesai revitalisasi bangunan cagar budaya yang dapat digunakan sebagai tempat diskusi, ibadah, maupun pelatihan dan bazaar UMKM. Ada juga fasilitas lapangan olahraga dan taman bermain anak. Semoga, gedung wakil rakyat yang dibangun dengan dana rakyat ini lebih banyak lagi manfaatnya,” kata Atang.
JEMPUT ASPIRASI WARGA
Sebagai perwakilan warga Kota Bogor, DPRD Kota Bogor terus meningkatkan kinerja dengan mencari penyelesaian atas persoalan warga dengan menjemput aspirasi ke wilayah. Hal itu terlihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor dengan melibatkan masyarakat.
Mulai dari jaring aspirasi melalui reses ataupun menghadiri kegiatan masyarakat, penerimaan audiensi, mediasi warga dengan pemerintah, hingga pengawalan aspirasi pembangunan melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
Pada pertengahan hingga akhir Desember ini, DPRD Kota Bogor mengawal penuh aspirasi masyarakat yang dituangkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan se Kota Bogor. Nantinya Musrenbang ini akan dilanjutkan pada tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menilai musrenbang selama ini terkesan hanya sekedar melakukan kompilasi usulan perencanaan tanpa ada evaluasi tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, didalam Musrenbang tidak hanya membicarakan soal perencanaan dan pengendalian saja. Tetapi ada pula evaluasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.
Terlebih saat ada kasus ‘Usulan Legend’, dimana usulan pembangunan dari warga yang selalu muncul selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah Kota Bogor. Sehingga, ia meminta agar Pemkot Bogor memprioritaskan kebutuhan warga.
“Nah ini perlu perhatian khusus dari pak wali, bahwa Permendagri nomor 86 tidak hanya mengatur soal perencanaan dan mengendalikan, tapi tertuang juga tuh soal mengevaluasi usulan menahun yang masyarakat usulkan, apalagi kalau itu dianggap prioritas. Saya harap ini bisa jadi bahan pertimbangan dalam diskusi nanti, forum musrenbang tingkat kota, sehingga tercantum didalam RKPD 2023,” ujar pria yang akrab disapa JM ini.
Lebih lanjut, JM menyoroti perihal pemerataan bangunan sekolah negeri di Kota Bogor. Ia berharap, di tahun 2023 Pemerintah Kota Bogor bisa mulai menjalankan pembangunan sekolah negeri di berbagai wilayah, sesuai dorongan DPRD dari mulai tahun 2020.
Sebab menurut JM, dengan munculnya Permendikbud nomor 1 tahun 2021, dimana pada pasal 12 mengatur tentang zonasi, warga Kota Bogor yang berada di pinggiran sangat kesulitan untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Ia juga mengakui sudah banyak orang tua murid yang mengadu kepada dirinya betapa susahnya mendapatkan sekolah negeri.
“Alasan zonasi itu kan bertujuan untuk pemerataan sekolah berkualitas, itu kami sepakat. Tapi alasan kebutuhan ekonomi tentang kebutuhan sekolah, menurut saya itu adalah hal yang prioritas yang perlu kita perhatikan,” kata JM.
“Maka kami mengharapkan 2023 ada pembangunan sekolah negeri berdasarkan kajian yang hari ini dilakukan disdik, tentang berapa ideal sekolah negeri untuk bisa mencover anak-anak di Kota Bogor,” pungkasnya.
TINGKATKAN PERAN PENGAWASAN
Sebagai salah satu fungsi di DPRD Kota Bogor, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut nampak ketika terjadi bencana di pertengahan tahun, DPRD Kota Bogor langsung mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan proses tanggap darurat bencana yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, sudah maksimal. Namun, langkah rehabilitasi pasca bencana maupun pencegahan bencana juga harus ditingkatkan.
“Saya melihat respon dan gerak dari Pemkot untuk tanggap darurat, baik dalam hal evakuasi, penanganan pengungsi, pemasangan alat darurat, hingga penyelamatan berjalan sangat baik. Namun, rehabilitasi pasca bencana perlu diperbaiki terutama dalam hal pemutusan rantai birokrasi yang lama,” ujar Atang.
Pengawasan oleh masing-masing Komisi terhadap kinerja Dinas dan Perangkat Daerah lain juga menunjukkan hasil yang bagus. Banyak program-program strategis di tahun 2022 telah diselesaikan oleh Pemkot. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan masing-masing Komisi melalui rapat kerja maupun sidak ke lapangan.
Tercatat, beberapa kali Dewan melakukan sidak terhadap pembangunan, seperti sekolah satu atap di Kencana, masjid agung, pedestrian, RSUD, perpustakaan, hingga bangunan sekolah yang rusak.
Untuk kinerja legislasi, DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan 19 Perda, dan masih melakukan pembahasan rutin 4 Perda selama kurun waktu 2021-2022. Tak hanya itu, DPRD Kota Bogor melalui Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) telah melaksanakan evaluasi dan efektivitas pelaksanaan Perda, untuk melihat sejauhmana implementasi perda di lapangan, sekaligus melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat.
“Kami semua berharap ketiga fungsi yang dimiliki DPRD dapat meningkat lagi di tahun 2023. Fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan dapat berjalan optimal jika berkolaborasi dengan semua pihak. Untuk itu, kami sangat membutuhkan masukan, dorongan, maupun kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat”, pungkas Atang. (Advetorial)
Discussion about this post