BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Sejumlah warga dari Kota dan Kabupaten Bogor menjadi korban sindikat penipuan atau investasi dengan modus gadai rumah kontrakan dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.
Untuk mengusut kejahatan itu para korban yang berjumlah sekitar 25 orang itu menggandeng kuasa hukum Sembilan Bintang untuk melapor polisi belum lama ini.
Kuasa hukum warga dari Kantor Hukum Sembilan Bintang, Randi Hadinata membenarkan mengenai peristiwa itu, dan mengaku mendapat kuasa dalam melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor.
Randi mengatakan, dalam menjalankan aksinya para pelaku menggunakan media sosial, terutama Facebook, dengan memanfaatkan grup-grup kontrakan sebagai sarana promosi.
“Jadi, mereka ini menawarkan investasi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM), namun dari awal tidak menggunakan identitas asli,” ungkap Randi.
Untuk itu, dirinya meminta Kapolres Bogor untuk segera menindaklanjuti laporan ini secara serius karena jumlah korban cukup banyak dan nilai kerugian sangat besar.
Randi menegaskan, bahwa total kerugian yang dialami para korban lebih dari Rp 1 miliar dan jumlah korban sementara mencapai 25 orang. Menurut dia, bahwa hal itu bukan kasus tunggal, tapi dilakukan oleh sindikat dengan peran yang sudah dibagi-bagi.
“Dalam aksinya itu, mereka menciptakan skenario seolah-olah sebagai masyarakat biasa untuk mengelabui korban. Ini butuh atensi khusus,” tegasnya.
Ditempat berbeda, salah satu korban Muhamad Tiko Heryanto yang berdomisili di Kota Bogor mengaku tertipu sekitar Rp 19 juta. Ia tertarik berinvestasi setelah ditawari rumah kontrakan yang dijadikan jaminan gadai.
“Saya awalnya cari gadai sertifikat yang berbentuk kontrakan. Tapi di tengah jalan, saya mulai curiga karena identitas yang digunakan ternyata palsu. Fisik bangunan dan alamat yang tertera di sertifikat pun tidak sesuai,” jelasnya.
Tiko mengaku mengenal pelaku dari ayah temannya. Pelaku mengaku sebagai perantara (biong), namun belakangan diketahui juga terlibat langsung dalam penipuan tersebut.
“Kontrakan yang ditawarkan berada di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Ciapus. Awalnya saya percaya karena lokasinya masih dalam satu desa. Tapi setelah tiga bulan, janji pembayaran hasil investasi selalu terlambat,” ujarnya.
Untuk mendapatkan haknya sesuai perjanjian, dirinya mencoba menagih janji pelaku dengan membawa bukti kwitansi dan mencoba membuat perjanjian hitam di atas putih, namun pelaku menghindar.
“Waktu itu saya datangi rumahnya, ternyata orang yang mengaku sebagai pemilik sertifikat juga tidak sesuai. Dari awal, tidak pernah ada perjanjian yang jelas. Hanya kwitansi, tanpa kontrak resmi,” tandas dia.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : Muttaqien
Discussion about this post