BogorOne.co.id – Gelombang protes melanda Balai Kota Bogor pada Jumat, 13 Februari 2026. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran guna mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Massa menilai masih banyak persoalan krusial yang belum tuntas, mulai dari tingginya angka pengangguran, krisis Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga sengkarut manajemen keuangan RSUD Kota Bogor.
Mahasiswa: “Jangan Jadikan Rakyat Penonton”
Koordinator Aksi, Indra, menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa membawa sembilan poin tuntutan utama. Salah satu yang paling disorot adalah angka pengangguran lulusan SMK di Kota Bogor yang mencapai 8,63%.
“Kami mendesak pemerintah untuk benar-benar mengimplementasikan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Sinkronisasi kurikulum SMK dengan kebutuhan industri harus segera dilakukan agar lulusan kita tidak hanya menjadi penonton di kota sendiri,” ujar Indra di tengah aksi.
Tak hanya itu, mahasiswa menyoroti beban utang RSUD Kota Bogor yang mencapai angka fantastis. “Ini uang rakyat. Kami menuntut audit menyeluruh terhadap RSUD Kota Bogor. Jangan sampai pelayanan kesehatan masyarakat terganggu akibat manajemen keuangan yang buruk,” tambahnya merujuk pada temuan utang obat-obatan sebesar Rp29,4 miliar.
Respon Pemkot Bogor: “Membangun Kota Adalah Pengabdian”
Menanggapi tekanan mahasiswa, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, turun langsung menemui massa didampingi jajaran Sekdakot dan kepala dinas terkait. Jenal mengklaim pihaknya telah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Membangun kota bukan sekadar kewajiban, tapi pengabdian. Terkait pengangguran, Perda Ketenagakerjaan sudah lahir saat saya masih di DPRD. Namun, dalam implementasinya, target serapan 70% seringkali berbenturan dengan regulasi di atasnya,” jelas Jenal di hadapan mahasiswa.
Tindak Tegas Pungli dan Klarifikasi Infrastruktur
Jenal juga menanggapi isu pungutan liar (pungli) yang kerap merugikan pedagang kecil di kawasan pasar dan pusat keramaian. Dengan tegas, ia meminta aparat penegak hukum tidak pandang bulu.
“Saya sangat sayang dan ingin warga sejahtera dengan meminimalisir pungutan liar. Saya minta Kapolres, jika ada oknum ASN yang melakukan pungli, tangkap segera!” seru Jenal yang disambut riuh massa aksi.
Mengenai proyek Jalan Batutulis yang sempat dipertanyakan, Jenal meluruskan bahwa wewenang pengerjaan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia memastikan Pemkot sudah menyiapkan lahan senilai Rp11 miliar dan proyek tersebut diharapkan segera dilelang bulan ini.
Di akhir pertemuan, Jenal menegaskan sembilan tuntutan mahasiswa akan menjadi catatan evaluasi serius bagi jajarannya. Namun, massa aksi mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar jika dalam waktu 24 jam tidak ada respons konkret atas dialog tersebut.
Poin-Poin Tuntutan Mahasiswa:
-
Implementasi Perda Tenaga Kerja Lokal (70% KTP Bogor).
-
Audit menyeluruh keuangan RSUD Kota Bogor.
-
Pemerataan pendidikan dan daya tampung sekolah negeri.
-
Moratorium izin bangunan komersial karena kegagalan target RTH.
-
Perbaikan sistem tata kelola sampah dari hulu ke hilir.
-
Percepatan pembangunan jalan trase Batutulis.
-
Transparansi PAD dan dana CSR.
-
Penyediaan pusat ekonomi (relokasi) strategis bagi PKL.
-
Pembersihan instansi publik dari praktik KKN dan pungli.
Reporter : Resha Bunai
Editor : Muttaqien























Discussion about this post