BogorOne.co.id | Kota Bogor – Ramai kabar adanya dugaan intervensi pihak lain di luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Bogor, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati memberi respon dingin.
Nampaknya Sekda enggan terlalu dalam menyikapi kabar tersebut. Dan dirinya menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Bogor masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk pelantikan pejabat yang terkena mutasi atau promosi.
Dirinya menegaskan, bahwa untuk mutasi merupakan pemilik hak prerogatif Wali, terlebih saat ini Bima Arya punya desain dan rencana dan hanya menjabat satu tahun lagi.
“Jadi, dilihat mana yang harus dilakukan pendalaman, percepatan serta penguatan-penguatan di sejumlah posisinya,” ujar Syarifah, Selasa 24 Januari 2023.
BERITA LAINNYA
Kata dia, memberikan bocoran, karena membahas posisi di Disdukcapil Kota Bogor. Menurutnya, saat proses mutasi melibatkan Disdukcapil, maka itu harus minta izin secara keseluruhan.
“Artinya, kita boleh melakukan pelantikan manakala sudah ada izin dari KASN dan Kemendagri (untuk mutasi di Disdukcapil),” ungkapnya.
Menurut dia, apabila rekomendasi dan secara adminstrasi sudah selesai. Biasanya, sambungnya, wali kota tanpa menunda-nunda waktu untuk melakukan pelantikan.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan bahwa perubahan struktur OPD seluruhnya menjadi hak prerogatif wali kota. Iya berpesan agar rotasi dan promosi harus sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sesuai dengan keahliannya.
“Memang rotasi dan promosi itu sepenuhnya hak wali kota. Tapi jangan sampai dipaksakan, kalau golongan belum cukup ya jangan,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gus M ini juga mengingatkan, jangan sampai rotasi maupun promosi dilakukan atas ‘selera’ pihak lain di luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Bogor.
“Tetapi jangan sampai ada intervensi dari pihak luar maupun ASN non Baperjakat untuk memuluskan kepentingan tertentu,” tegasnya.
Politisi PPP itu menambahkan bahwa rotasi bagus untuk penyegaran agar dapat berakselerasi, promosi juga baik agar dapat melahirkan pemimpin baru.
Kendati demikian, ia menyayangkan mengapa rotasi maupun promosi masih tertunda seakan seperti diulur-ulur. Padahal, kabar itu telah mencuat sejak Desember 2022.
“Bahkan isu beberapa kepala Dinas telah dipanggil oleh wali kota untuk dimutasikan juga sudah santer terdengar, tidak lama setelah dilaksanakan uji kompetensi pejabat eselon 2 dilaksanakan. Upaya ini terlihat seperti main-main dan hanya sebagai pembenaran,” jelasnya.
Selain itu kata dia, tertundanya mutasi promosi ini bahkan mengakibatkan bergulirnya isu yang dapat membuat situasi kerja tidak kondusif, munculnya kelompok-kelompok birokrasi, dan kentalnya politisasi birokrasi.
“Jangan sampai tertundanya mutasi promosi ini ada tarik menarik kepentingan politik penguasa, dalam mengamankan kemana berlabuhnya kepemimpinan selanjutnya atau kepentingan politik lainnya,” paparnya.
Gus M menegaskan bahwa ada beberapa jabatan yang sengaja dibiarkan kosong. Diantaranya, Sekdis PUPR , Kabag Keuangan Setwan, beberapa kabid di dinas, serta kekosongan pada staf ahli.
“Perlu menjadi perhatian apakah tertundanya proses ini dikarenakan bongkar pasang terkait pengamanan suksesi,” tandasnya. (Fry)
Discussion about this post