BogorOne.co.id | Kota Bogor – Sejumlah kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, menghadiri peluncuran aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding Dana Desa atau Jaga Desa di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Selasa (29/7/2025).
Aplikasi Jaga Desa dikembangkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) sebagai upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pertama yang resmi menerapkan aplikasi ini dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.
Peluncuran ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama dan komitmen bersama antara kepala daerah dan kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan kelurahan.
“Ini terkait pengelolaan dana desa dan kelurahan yang diharapkan bisa transparan, lebih akuntabel, dan tentu saja bisa menyentuh masyarakat,“ ujar Dedie.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menilai penerapan aplikasi Jaga Desa sebagai langkah konkret dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.
“Banyak kepala desa harus memahami manajemen keuangan secara tepat, sehingga perlu penguatan kapasitas SDM dan manajemen berbasis digital,” kata Dedi.
Ia menambahkan bahwa pengawasan sejak dini menjadi penting agar dana desa dan kelurahan dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, JAM-Intel Reda Manthovani menegaskan bahwa penguatan desa merupakan bagian dari amanat Asta Cita ke-6 Pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu membangun Indonesia dari desa.
“Bangun Desa, Bangun Indonesia bukan sekadar slogan, tetapi sebuah gerakan strategis pembangunan nasional yang berakar dari desa,” kata Reda.
Reda menjelaskan bahwa aplikasi Jaga Desa merupakan instrumen penting dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berlangsung secara transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mampu memantau permasalahan desa secara real time serta menampung dan merespons pengaduan masyarakat secara cepat.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post