BogorOne.co.id | Kota Bogor – Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Hotel Swiss Belinn, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, beberapa waktu lalu.
Kunker spesifik ini membahas terkait penanganan kebencanaan di Kota Bogor dan diakhiri dengan pemberian Bantuan Mobil Dapur Umum Lapangan kepada BPBD Kota Bogor.
“Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui langkah-langkah penanganan bencana sekaligus apa yang menjadi kebutuhan di Kota Bogor,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Bima Arya mengatakan, dari diskusi ini kemudian muncul satu keinginan bersama untuk penanganan kebencanaan jangka panjang sekaligus menjadikan Kota Bogor sebagai model penyelesaian bencana jangka panjang.
Tidak saja pembangunan bagi daerah yang terdampak secara fisik tapi juga relokasi warga yang tinggal di daerah kategori hitam.
“Kami sudah menyiapkan lahan untuk relokasi, tugas kami mengkomunikasikan kepada warga dan kami minta Komisi VIII bisa memfasilitasi dengan kementerian terkait,” tuturnya.
Pihaknya juga menerima banyak masukan dan saran dari Komisi VIII untuk perbaikan sistem mitigasi bencana. Mulai dari sistem yang harus diperkuat, termasuk saran memasang alat-alat pendeteksi bencana di daerah yang sangat rawan.
Menurutnya, sistem mitigasi kebencanaan sudah berjalan. Namun, persoalan utamanya ada di lahan yang labil, faktor cuaca dan warga yang tinggal di daerah terlarang. Dua hal ini yang menjadi prioritas. Pasalnya, tercatat ada 1.001 rumah masuk kategori hitam. 1.001 rumah ini yang harus segera dipindahkan.
“Lahannya sudah siap di bangun, tinggal anggarannya kita cari. Untuk anggaran kami minta bantu dikoordinasikan dan kami juga akan berkomunikasi ke Menko, Menteri PUPR dan Gubernur untuk diakselerasi agar tahun depan sudah bisa dibangun,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VIII, Diah Pitaloka mengatakan, Kota Bogor itu walaupun hanya enam kecamatan tapi penduduknya sangat padat.
Sehingga kata dia, jika ada titik bencana konsekuensinya sekian nyawa akan terancam. Pihaknya berharap Kementerian PUPR segera merespon cepat terkait pengembangan pemukiman relokasi daerah rawan bencana.
“Kalau Bogor ini bisa menjadi satu pilot project pengembangan permukiman hasil dari relokasi. saya pikir ini akan jadi penting dan menarik termasuk di wilayah-wilayah lain,” katanya.
Kedua, lanjut Diah, pertemuan ini sangat penting karena Komisi VIII mendapat gambaran manajemen penanganan kebencanaan secara komprehensif dari mulai pendekatan mitigasi lokal sampai rencana strategis nasional.
Pihaknya tentu akan berupaya membantu dalam hal pendekatan kebijakan anggaran dan juga garis koordinasi dengan daerah yang hari ini masih memiliki beberapa persoalan.
“Kami berharap bisa membantu Kota Bogor untuk bisa direspon cepat pemerintah pusat, terutama dalam dropping anggaran untuk relokasi warga yang daerahnya rawan bencana,” katanya.
Discussion about this post