BogorOne.co.id | Kota Bogor – Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) telah mengumumkan posisi tiga besar nama yang akan dipilih Wali Kota Bima Arya untuk mengisi dua jabatan tersebut.
Diketahui melalui surat bernomor 17/PANSEL.JPT-Bgr/2023 yang ditandatangani Ketua Pansel, Syarifah Sofiah Dwikorawati, tertulis bahwa untuk tiga orang dengan nilai terbaik pada setiap jabatan lowong adalah M Hutri, Rena Da Frina, dan Yadi Cahyadi pada posisi Kepala Dinas PUPR.
Sedangkan untuk posisi Kepala Diarpus adalah Lia Kania Dewi, Rudiyana, dan Tyas Ajeng. Dengan demikian, dapat dipastikan tak ada ASN ‘impor’ yang akan mengisi dua jabatan kepala dinas tersebut. Padahal, sebelumnya terdapat enam pendaftar open bidding yang berasal dari luar daerah.
Rencananya, Wali Kota Bima Arya akan mengumumkan siapa yang bakal mengisi posisi dua kepala dinas tersebut pada Jumat (10/3) mendatang.
BERITA LAINNYA
Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Elyis Sontikasyah mengatakan, dengan adanya pengumuman tersebut seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkota Bogor telah rampung. Iapun membenarkan bahwa nama-nama yang disebutkan di atas merupakan peserta dengan nilai tertinggi.
“Untuk tiga orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan dimaksud pada link berikut:
https://bkpsdm.kotabogor.go.id/seleksijpt/,” ujar Elyis, Kamis (2/3).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan bahwa setelah ini tiga besar akan melakukan presentasi di hadapan wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah untuk kemudian dipilih yang terbaik.
“Nanti akan dipilih siapa yang terbaik untuk mengisi jabatan tersebut,” ungkapnya.
Terpisah, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyebut bahwa siapapun yang nanti dipilih oleh Bima Arya diharapkan mampu menjaga kondusifitas serta menuntaskan PR masa lampau. Diantaranya tidak terlambat dalam menyusun draft tender serta mampu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu pengerjaan dan kualitas proyek.
“Kan sudah beberapa kali wali kota maupun dewan sidak, sempat ditemukan pekerjaan fisik yang kualitasnya kurang memuaskan. Bahkan hingga adanya keterlambatan,” ucap lelaki yang akrab disapa Gus M ini.
Selain itu, lelaki yang hobi memelihara musang ini menegaskan bahwa posisi Kepala Dinas PUPR sangat vital, sehingga tidak hanya dibutuhkan orang yang mengerti ataupun berpengalaman. Namun juga sosok yang pandai berkomunikasi dan mengakomodir keinginan warga soal pembangunan.
“Calon kepala dinas juga harus mampu berakselerasi untuk menuntaskan janji kampanye wali kota,” tandasnya. (*)
Discussion about this post