BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Penolakan terhadap bus wisata berukuran besar yang melintasi jalur alternatif Gadog–Cikopo Selatan, Kabupaten Bogor, menguat. Warga di enam desa meminta pemerintah membatasi kendaraan tersebut karena dinilai memicu kemacetan dan berpotensi merusak jalan.
Jalur yang semestinya menjadi akses alternatif bagi masyarakat itu justru kerap tersendat ketika bus besar melintas. Persoalan semakin terasa saat akhir pekan dan musim liburan, ketika volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak meningkat.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gadog, Azet Basuni, mengatakan keberatan terhadap operasional bus besar bukan persoalan baru. Keluhan serupa telah disampaikan warga melalui pemerintah desa hingga tingkat kecamatan.
Penolakan tersebut, kata Azet, datang dari masyarakat Desa Gadog, Sukamahi, Sukamaju, Sukamanah, Sukaresmi, dan Sukagalih.
Menurut dia, kondisi jalan yang relatif sempit tidak memadai untuk menampung kendaraan berukuran besar. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi penggunaan jalur tersebut agar mobilitas warga tidak terus terganggu.
“Penolakan masyarakat ini datang dari Desa Gadog, Sukamahi, Sukamaju, Sukamanah, Sukaresmi hingga Sukagalih,” ujar Azet.
Persoalan ini berhadapan dengan kepentingan sektor pariwisata. Jalur Gadog–Cikopo Selatan menjadi salah satu akses menuju hotel dan destinasi wisata di kawasan Puncak. Sejumlah wisatawan rombongan mengandalkan bus besar untuk mencapai tempat tujuan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Juju Djunaedi, mengaku telah menerima keberatan warga sekaligus keluhan dari pengusaha hotel yang membutuhkan akses bagi tamu mereka.
Juju meminta pemerintah tidak mengambil keputusan dengan hanya mempertimbangkan satu kepentingan. Menurut dia, kenyamanan warga dan kelangsungan usaha pariwisata perlu ditempatkan dalam pembahasan yang sama.
“Kami melihat dari dua sisi. Warga harus menjadi perhatian, tetapi pengusaha juga harus diperhatikan,” kata Juju.
Ia mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan terkait segera membahas pengaturan lalu lintas bus besar. Solusi yang disusun, menurut dia, harus mampu menjawab persoalan akses tanpa mengabaikan dampaknya terhadap masyarakat maupun industri pariwisata.
Keluhan warga juga berkaitan langsung dengan kondisi fisik jalan. Yadi, warga Desa Sukamahi, mengatakan bus besar sering membuat kendaraan sulit bergerak, terutama ketika berpapasan di ruas jalan yang sempit.
“Jalan di sini hanya cukup untuk dua mobil kecil. Terkadang, mobil kecil saja kalau berpapasan sudah membuat macet, apalagi bus besar,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat warga menginginkan pengaturan khusus terhadap kendaraan besar, terutama pada periode kunjungan wisata yang ramai. Mereka khawatir tanpa pembatasan, kemacetan akan terus berulang dan kerusakan jalan semakin cepat terjadi.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan rumah untuk menata jalur alternatif tersebut. Di satu sisi, jalan harus tetap dapat menunjang aktivitas warga. Di sisi lain, akses menuju kawasan wisata juga dibutuhkan pelaku usaha.
Tanpa pengaturan yang jelas, jalur Gadog–Cikopo Selatan berpotensi terus menjadi titik gesekan antara kepentingan masyarakat dan industri pariwisata.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post