BogorOne.co.id | Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menyatakan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, kewenangan tersebut tidak dapat dibatasi oleh siapa pun.
Saleh mengatakan sejak awal Presiden Prabowo meminta para menteri bergabung sebagai pembantu sekaligus membuka ruang evaluasi kinerja. Jika dalam perjalanannya ada menteri yang perlu diganti, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Siapa pun tidak bisa membatasi kewenangan presiden. Penilaiannya murni dari beliau, bisa berdasarkan evaluasi pribadi atau masukan orang lain yang dinilainya tepat,” kata Saleh, Sabtu, dikutip dari beritasatu.com, 24 Januari 2026.
Ia menilai reshuffle kabinet kerap menimbulkan ketidakpuasan dari sebagian pihak. Namun, menurut dia, keputusan Presiden tetap harus dihormati.
“Orang mungkin berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu. Tapi bisa saja yang diganti justru orang yang rajin dan berhasil,” ujarnya.
Terkait sikap PAN, Saleh berharap jika reshuffle dilakukan, pengganti menteri memiliki kompetensi yang lebih baik. Ia menyebut pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan besar, termasuk penanganan musibah dan pelaksanaan proyek nasional.
“Tidak hanya tugas rutin, tetapi juga tantangan besar seperti melaksanakan Astacita Prabowo-Gibran, serta penanganan musibah di Sumatera yang memerlukan perhatian serius,” kata dia.
Saleh juga menyinggung pentingnya posisi Indonesia di tingkat global melalui kerja sama internasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo.
“Apa pun keputusannya, semoga membawa kebaikan bagi Tanah Air,” ujar Saleh.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post