BogorOne.co.id – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat peluncuran dan masa pendaftaran program Sekolah Maung di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan demi memastikan kesiapan kurikulum serta teknis pelaksanaan program unggulan tersebut berjalan optimal.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, menanggapi rencana pembukaan pendaftaran program Sekolah Maung di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Kota Bogor. Program inovatif ini dijadwalkan mulai membuka pendaftaran di Kota Bogor pada 25 hingga 29 Mei 2026.
Fetty menjelaskan bahwa Komisi V terus melakukan pengawasan intensif secara menyeluruh, mulai dari lini pematangan kurikulum hingga skema alur pendaftaran peserta didik baru.
“Kita dari Komisi V terus melakukan pengawasan, terutama pada bagian kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Maung. Selain itu, kami juga memantau bagaimana proses pendaftaran, alur, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta didik,” ujar Fetty, Senin 25 Mei 2026.
Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang di tingkat hulu agar program ini tidak terkesan dipaksakan. Pengawasan ketat sengaja dilakukan secara berkala demi mengantisipasi hadirnya kurikulum yang belum siap atau prematur akibat regulasi yang terburu-buru.
“Kita harus terus awasi sehingga jangan sampai Sekolah Maung ini memiliki kurikulum yang prematur karena regulasi yang terburu-buru. Jadi, memang harus kita kawal terus, baik di tingkat Disdik (Dinas Pendidikan) maupun langsung di sekolah-sekolah di Jawa Barat, terutama di Kota Bogor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fetty berharap agar seluruh proses transisi dan pelaksanaan program baru ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa hambatan teknis. Pihaknya ingin memastikan visi bersama antara jajaran legislatif dan eksekutif dapat terealisasi dengan baik di lapangan.
“Bagaimana perjalanannya bisa berjalan lancar, smooth, dan sesuai dengan harapan kita semua—baik harapan dari Pak Gubernur maupun dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, kita harus kawal program ini jangan sampai mandek di tengah jalan. Kawalan kami tidak hanya sebatas pada masa pendaftaran, tetapi juga pada implementasi pelaksanaannya nanti,” pungkas Fetty.
Reporter : Resha Bunai
Editor : Muttaqien
Discussion about this post