BogorOne.co.id | Jakarta – Penyelesaian persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka setelah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Selain mengejar pemulihan aset negara, pemerintah dinilai perlu menyediakan ruang dialog agar setiap persoalan tagihan dapat diverifikasi berdasarkan data, dokumen, dan dasar hukum yang jelas.
Pandangan tersebut disampaikan Dar Edi Yoga, salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi, Jumat (7/8/2026). Menurutnya, dialog antara pemerintah dan para obligor BLBI tidak seharusnya dipersepsikan sebagai bentuk pelonggaran terhadap kewajiban maupun penegakan hukum.
Sebaliknya, mekanisme tersebut dinilai penting untuk memastikan proses penyelesaian berjalan transparan dan menghasilkan kepastian hukum bagi semua pihak.
“Dialog bukan berarti melemahkan penegakan hukum atau menghapus kewajiban obligor. Dialog justru diperlukan untuk memastikan setiap tagihan memiliki dasar data, dokumen, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dar Edi Yoga.
BERITA LAINNYA
Dar Edi Yoga menilai persoalan BLBI memiliki karakteristik yang beragam sehingga tidak seluruh obligor dapat ditempatkan dalam posisi yang sama.
Menurut dia, terdapat pihak yang memang harus memenuhi kewajiban kepada negara. Namun, di sisi lain, terdapat pula persoalan yang berkaitan dengan perbedaan data, besaran tagihan, status hukum, maupun proses administrasi yang masih perlu diuji dan diklarifikasi.
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dinilai perlu membuka kanal komunikasi yang memungkinkan setiap keberatan disampaikan dan diuji berdasarkan bukti.
“Negara perlu membedakan antara pihak yang sengaja menghindari kewajiban dengan pihak yang memiliki keberatan berdasarkan bukti dan argumentasi yang bisa diuji. Menyamakan seluruh obligor justru berpotensi mengabaikan aspek keadilan,” katanya.
Panjanganya proses penyelesaian BLBI, menurut Dar Edi Yoga, menjadi alasan lain mengapa verifikasi data perlu dilakukan secara terbuka.
Selama lebih dari 20 tahun, penyelesaian persoalan tersebut telah melewati berbagai perubahan kebijakan, regulasi, serta pergantian institusi. Kondisi tersebut, menurutnya, memungkinkan munculnya perbedaan interpretasi maupun persoalan administratif yang perlu ditelusuri kembali secara objektif.
Baginya, verifikasi bukan berarti pemerintah mundur dari upaya pemulihan aset. Justru, proses tersebut dapat memperkuat posisi negara ketika seluruh kewajiban telah memiliki dasar perhitungan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dar Edi Yoga berpandangan, pemerintah tidak perlu khawatir membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang masih memiliki keberatan terhadap tagihan BLBI.
Jika setelah proses klarifikasi ditemukan bahwa kewajiban memang sah dan masih harus dibayarkan, maka obligor tidak memiliki alasan untuk menghindari penyelesaian. Sebaliknya, apabila ditemukan kekeliruan administratif atau perhitungan, koreksi perlu dilakukan secara terbuka.
Menurutnya, keberanian melakukan koreksi bukanlah tanda kelemahan pemerintah.
Sebaliknya, hal itu dapat menunjukkan bahwa negara bekerja berdasarkan prinsip hukum dan bukti.
“Negara yang kuat bukan hanya negara yang tegas, tetapi juga negara yang bersedia mendengar, memeriksa kembali, dan memperbaiki apabila ditemukan kekeliruan,” tegasnya.
Dar Edi Yoga menilai ukuran keberhasilan penyelesaian BLBI tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah aset yang berhasil dikembalikan kepada negara.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan pengelolaan aset negara.
Menurutnya, proses penyelesaian harus mampu memperlihatkan bahwa negara menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, transparan, dan tidak mengabaikan hak pihak-pihak yang memiliki dasar keberatan.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menempatkan penyelesaian BLBI dalam kerangka yang lebih luas, yakni pemulihan hak negara sekaligus memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadikan penyelesaian persoalan BLBI sebagai contoh bahwa ketegasan negara dan prinsip keadilan tidak harus dipertentangkan.
Pada akhirnya, penyelesaian BLBI diharapkan tidak berhenti pada persoalan berapa besar aset yang berhasil ditagih, tetapi juga meninggalkan standar baru mengenai bagaimana negara menyelesaikan persoalan hukum dan keuangan yang telah berlangsung panjang dengan tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
Editor : Muttaqien
Discussion about this post