BogorOne.co.id | Kota Bogor – Rendahnya realiasi progam Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) disikapi serius Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah. Menurut dia hal itu menyebabkan serapan anggaran secara keseluruhan hingga triwulan akhir 2021 masih di angka 47 persen.
Dijelaskan Syarifah, bahwa proses realisasi bantuan RTLH yang bersumber dari APBD pelaksanaanya masih berproses. Termasuk permohonan dalam aplikasi Sahabat.
“Itu masih terus berproses, permohonannya seperti apa, nanti didalam aplikasi Sahabat ada prosesnya,” kata Syarifah, Rabu (29/09/21).
Diakuinya, ada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang serapan anggarannya dinilai masih jeblok dan belum memuaskan.
Kedua SKPD itu diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), yang merupakan pengguna anggaran untuk kegiatan RTLH.
“Iya, dua SKPD penyerapan anggaran masih terendah yakni Dinas PUPR dan Dinas Perumkim,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, masih rendahnya serapan anggaran kedua SKPD itu lantaran banyak kegiatan yang masih berjalan. Terlebih pekerjaan fisik atau konstruksi.
“Ada yang baru ikat kontrak, baru uang muka yang diambil, dan sebagainya. Nah nanti sekitar Oktober-November itu akan pencairan termin, kalau sudah pencairan termin, angkanya akan naik. Termasuk juga RTLH, itu juga saat sudah dimulai ini (pencairan termin), itu biasanya akan naik,” paparnya.
Menurutnya tidak ada sanksi bagi SKPD yang serapan anggaran rendah. Tetapi, itu tentu akan mempengaruhi nilai dalam kinerja. Ada ukuran untuk anggaran tertentu dan berapa yang sudah terlaksana.
“Jelas itu akan mempengaruhi kinerja, karena di dalam proses itu ada kinerjanya berapa, dan lainnya. Ada ukuranya. Misalnya SKPD ini dapat anggaran sekian, terpenuhinya berapa, itu ada nilai dalam kinerjanya,” tandas mantan pejabat di Pemkab Bogor itu. (Fry)
Discussion about this post