BogorOne.co.id | Kota Bogor – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pengadilan (PN) Kota Bogor dibongkar, Senin (25/01/21). Penertiban itu dilakukan karena para pedagang berjualan di trotoar dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Dalam penertiban tersebut, pihak Kecamatan Boteng melibatkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), jajaran Muspika Polsek dan Koramil serta unsur wilayah, yakni kelurahan.
Nampak sejumlah Angggota Satpol PP dan aparatur lainnya membongkar kios atau warung penjualan rokok hingga gerobak penjualan makanan yang berada diatas trotoar mulai depan Kantor Telkom hingga depan Gedung Sekolah Negeri (SDN) Pengadilan.
Camat Bogor Tengah Abdul Wahid mengatakan, pihaknya melakukan penertiban di depan Blok B dan Jalan Pengadilan. Sedikitnya sekitar 140 PKL harus mengosongkan dagangannya, bahkan bagi mereka yang tidak melakukan pembongkaran sendiri, maka akan dibongkar paksa oleh petugas dan barang-barangnya akan diangkut Satpol PP.
Menurut Wahid, keberadaan para PKL itu melanggar karena berjualan diatas trotoar selain itu menutupi estetika gedung sekolah sebagai kawasan pendidikan. Diakuinya dengan banyaknya PKL membuat pemandangan sekitar perkantoran itu jadi kumuh.
“Lihat saja pemandangan, depan Telkom hingga depan sekolah SD jadi sangat kumuh dan menimbulkan kemacetan, karena di sini tidak ada area parkir,” kata Wahid.
Dia menambahkan, setelah dilakukan penertiban, maka area tersebut akan dikembalikan fungsinya. “Ya, untuk trotoar akan digunakan pejalan kaki dan RTH akan kembali dijadikan taman. Penataan ini merupakan upaya agar lingkungan seputar Pasar Anyar menjadi salah satu tempat belanja yang nyaman, bisa dirasakan baik oleh warga Kota Bogor maupun warga luar yang berbelanja di pasar itu,” jelasnya.
Diakuinya, sebelum pelaksanaan aksi penataan kepada para PKL di sepanjang jalan PN sudah puluhan tahun tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi. “Sosialisasi bukan dilakukan sekarang saja, tetapi sudah sejak tiga tahun lalu,” tegasnya.
Dia menembahakan, setalah steril dari PKL maka sepanjang jalan tersebut akan dipercantik dengan pengecetan. Dia juga mengatakan para pedagang disarankan masuk kedalam pasar, untuk mengisi los atau kios yang ada di blok A, B dan C yang saat ini masih kosong. “Saya harap mereka berkoordinasi dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya,” paparnya.
Terakhir dia menegaksan, bahwa kekumuhan dizona tersebut sangat tidak etis karena lokasi itu merupakan kawasan lembaga pendidikan. “Kondisi seperti itu akan mengagngu konsentrasi anak dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), para siswa yang saat ini sedang berkembang. Dan kondisi itu akan berpengaruh sekali pada psikologis anak didik,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Samson Purba mengatakan, ada sekitar 140 PKL di sebelah kana dan kiri Jalan Pengadilan yang ditertibkan.
Dia mengaku tidak melakukan relokasi atas penertiban tersebut karena tidak punya lahan. Tetapi pedagang disarankan bisa masuk ke dalam pasar, untuk mengisi blok A B dan C. “Kita koordinasi dengan PT Propindo dan Javana, kalau memang para pedagang tidak mampu beli kami berharap kios kios digedung itu bisa disewa harian,” ucapnya.
Masih kata Mantan Kadisnaker itu, bagi para pedagang yang membeli kios, maka kemungkinan akan mendapat bantuan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun dirinya mengaku tidak tahu berapa jumlah bantuannya. “Kalau jumlahnya itu tergantung perbankkan. Mengenai syarat, kriteria dan jumlah bantuan, mekanismenya ada di bank,” tandasnya. (Red)
Discussion about this post