BogorOne.co.id | Kota Bogor – Surat terkait konflik SDIT dan SMPIT At-Taufiq Bogor yang dibuat Orang Tua Murid kepada Wali Kota Bogor Bima Arya pada 3 Januari 2022 lalu, hingga kini belum juga ditanggapi.
Seperti diketahui, konflik dualisme antara Yayasan At-Taufiq ICAT Bogor (YATIB) dengan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor (YAAB) terjadi pada 2013 lalu.
Namun selama periode 2013 hingga 2020 Sekolah At-Taufiq dibawah kepemimpinan Ust Syarief Azzubaidi yang tanpa melibatkan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor (YAAB) dinilai berjalan dengan baik, bahkan berhasil menyabet predikat akreditasi A sebagai sekolah unggulan.
Memasuki tahun 2021, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengambil alih pengelolaan Sekolah At-Taufiq dengan menunjuk Plt Kepala SMPIT At-Taufiq Ahmad Furqon dan Plt Kepala SDIT At-Taufiq Bogor Herlina.
BERITA LAINNYA
Perwakilan Orang Tua Murid Bersatu Sekolah At-Taufiq Bogor, Edwin mengatakan, saat diambil-alih Disdik, kedua belah pihak sepakat. Tetapi diperjalanan, Plt Kepala SMPIT At-Taufiq Bogor yang ditunjuk Dinas Pendidikan dinilai tidak netral atau lebih cenderung memihak ke Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bogor (YAAB), sehingga mendiskreditkan pihak lain yaitu YATIB yang menimbulkan keresahan guru-guru dan orangtua murid, terutama yang mendukung YATIB.
“Dari konflik itulah akhirnya kita para orang tua murid Sekolah At-Taufiq Bogor melayangkan surat sampai dua kali terkait konflik tersebut yang ditujukan kepada Walikota Bogor Bima Arya, tetapi surat tersebut sampai hari ini tidak ditanggapi oleh Walikota,” kata Edwin, Senin (24/1/2022), terkait Surat Terbuka kali ini.
Edwin menjelaskan, dalam surat terbuka itu para orang tua murid menyampaikan konflik di tahun 2021, dimana konflik tersebut diawali dengan pengesahan Heregistrasi Izin Operasional oleh Sekdisdik Kota Bogor tanggal 11 Mei 2021 tanpa penelitian yang mendalam juga tanpa mempelajari akibat yang akan ditimbulkan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman secara sepihak tanpa koordinasi dengan Pengelola saat ini yaitu Yayasan At-Taufiq ICAT Bogor (YATIB), kepada orang tua murid sekaligus mengumumkan rekening baru penampung SPP versi Al-Irsyad.
“Mediasi yang dilakukan oleh orang tua murid hingga Walikota Bogor, tidak mencapai titik temu hingga diputuskan pengambil-alihan KBM oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, dengan penugasan Plt Kepala SDIT dan SMPIT At Taufiq dengan tugas pokok adalah Memastikan KBM berjalan positif dan kondusif, diterima oleh semua pihak termasuk orang tua murid,” jelasnya.
Sejak diambil-alih, kata Edwin, KBM di SDIT berjalan dengan baik, normal, positif dan kondusif karena Plt Kepala SDIT selalu berkordinasi dengan kedua belah pihak, tetapi Plt Kepala SMPIT beberapa kali mengambil keputusan yang memihak dan hanya berkordinasi dengan salah satu pihak saja yaitu YAAB. Sebelumnya bahkan ada penekanan agar para guru disuruh memilih yayasan, yang tentu saja hal itu ditolak oleh dewan guru karena itu adalah ranah yayasan, tidak hanya itu, bahkan bermanuver mulai masuk ke ranah keuangan dan SPP.
“Akibat tidak adanya kesepakatan atas keputusan-keputusan Disdik Kota Bogor, akhirnya Disdik Kota Bogor menunda PTMPT sampai batas waktu yang belum ditentukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan psikologi anak-anak yang sudah sangat menginginkan pergi ke Sekolah bertemu teman-teman dan guru-guru,” katanya.
Dari keinginan para orang tua murid untuk KBM secara tatap muka, maka pihak Yatib pun meminta dan mendesak Dinas Pendidikan untuk mengabulkan permintaan tersebut, namun hal tersebut tidak berhasil.
Kata Edwin, dari surat terbuka yang dilayangkan kepada Walikota itu ada 3 poin yang diharapkan oleh orang tua murid, yaitu pertama melakukan mediasi kembali kedua yayasan yaitu Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor dan Yayasan At Taufiq ICAT Bogor, tetapi diharapkan tanpa melibatkan Lembaga operasionalnya yaitu BP-ICAT dan Lpd ICAT.
Kedua, menjamin keberlangsungan PTMT – KBM secara normal sebagaimana sekolah-sekolah lain tanpa hambatan dengan alasan-alasan non-teknis demi mengejar ketertinggalan pelajaran anak-anak sesuai arahan SKB 4 Menteri.
“Terakhir, untuk memastikan KBM berjalan secara positif dan kondusif, perlu dipastikan bahwa Plt Kepala SDIT dan SMPIT At Taufiq dapat selalu bersikap netral, selalu berkordinasi dengan kedua belah pihak dan pengambilan keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak,” pungkasnya. (Fik)
Discussion about this post