BogorOne.co.id | Kota Bogor – Rapat kerja antara Komisi II dengan Perumda Trans Pakuan gagal digelar, Kamis (24/03/22) gagal digelar. Hal ini dikarenakan kecewanya anggota Komisi II atas paparan business plan yang disampaikan oleh Direktur Perumda Trans Pakuan Lies Permana Lestari.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan pemaparan yang disampaikan seperti masih mengawang-awang.
Sebab kata dia, bukannya menjelaskan core business, Lies justru malah menjelaskan tentang side business atau kegiatan sampingan dari Perumda Trans Pakuan.
“Saya kan menyayangkan yang disampaikan Direktur Perumda Trans Pakuan. Jangan dilupakan bahwa Perumda Trans Pakuan core business utamanya adalah transportasi. Bukan masalah iklan, advertising, perparkiran, bukan masalah itu. Core business utamanya adalah transportasi,” kata pria yang akrab disapa Kiwong.
Menurutnya, sebaiknya Perumda Trans Pakuan menyelesaikan dulu aktivitas di core business utamanya, dimana dalam hal ini adalah pengelolaan Biskita.
Sebab, belum lama ini Perumda Trans Pakuan baru saja berubah nama dari Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT). Dalam perubahan nama ini, Kiwong berharap Perumda Trans Pakuan bisa berdiri di kaki sendiri dan menyelesaikan maslaaj sendiri. Tanpa harus meminta Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).
“Nanti setelah kita lihat mereka bisa beridri di kaki sendiri, bisa mengurai masalahnya, yang terjadi hari ini, bisa settle sebagai suatu perusahaan. Mereka minta PMP dan itu bisa di kita pahami, bisa dirasionalkan sama kita, ya kita juga Insya Allah pasti ditolong,” tuturnya.
Di samping itu, ia menambahkan, belum selesainya permasalahan di Perumda Trans Pakuan bisa berdampak pada penganggaran di 2023 mendatang. Misal pada program reduksi angkutan kota (angkot) 3:1 menjadi bus.
Sebagai perusaahan transportasi, menurut Kiwong, seharusnya Perumda Trans Pakuan berperan sebagai pemain utama harus mengatur semuanya. Bukan justru disetir oleh pihak swasta yang berkonsorsium dalam mengelola Biskita Transpakuan.
“Kita kan harapannya bisa kolaborasi Perumda dengan Dishub, program pemerintah transportasiny jalan. Perusahannya juga bisa jalan. Dan itu dikelola oleh Perumda, bukan swasta,” pungkasnya. (Fry)
Discussion about this post