BogorOne.co.id | Kota Bogor – Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor TA 2021 terkuak, bahwa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Kota Bogor pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 mencapai Rp343 miliar.
Dikonfirmasi, Wali Kota Bima Arya menyatakan bahwa hal itu terjadi akibat perencanaan yang buruk. Sehingga, pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, yang akhirnya anggaran tidak terserap maksimal.
“Silpa itu disebabkan beberapa hal. Diantaranya perencanaan yang buruk, dan membuat kegiatan menjadi mundur atau tak terserap maksimal,” ungkap Bima, belum lama ini.
Bima melanjutkan, adanya keterlambatan dalam aturan teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dengan demikian kata Politisi PAN itu, membuat pemerintah daerah memilih untuk menunggu merealisasikan kegiatan yang bersumber dari DAU dan DAK.
Selain itu, sambung dia, adanya efisiensi anggaran saat lelang pekerjaan, sehingga membuat Silpa positif. “Contohnya, asa proyek nilainya Rp1 miliar, sementara pemenang tender menawar Rp700 juta, itu ada Silpa positif,” katanya.
Bima menambahkan bahwa force majure saat pelaksanaan kegiatan jadi salah satu penyebab. “Akibatnya ada bebeeapa pekerjaan yang diperpanjang. Ya, kita akan lihat proporsinya, banyak mana. Tapi kalau nggak salah banyak positif,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bima mengaku telah memiliki beberapa cara, salah satunya dengan menekan lebih tegas kepada pemerintah pusat dalam posisinya sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Selain itu, ia pun meminta sekretaris daerah memimpin koordinasi untuk memastikan lelang-lelang besar berjalan awal tahun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengkritik Pemkot Bogor dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor. Ia kecewa karena tingginya Silpa di saat pemerintah melakukan empat kali refocusing anggaran.
“Kami akan melihat lebih dalam ala penyebab dan program yang sering menyebabkan bengkaknya Silpa. Padahal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu berjibaku mencari sumber PAD, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan infrastruktur pembangunan,” jelasnya.
Di tengah pandemi sambung dia, hampir semua daerah membutuhkan anggaran. Namun, pemkot malah membuat Silpa yang besar.
“Logikanya pemkot lagi butuh uang, sudah refocusing empat kali, pas laporan Silpa tinggi,” katanya.
Jenal menambahkan, bila pansus bakal membedah penyebab dan sumber Silpa tersebut. (Fry)
Discussion about this post