BogorOne.co.id | Garut – Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menghentikan operasional sementara akibat belum tersalurkannya anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Akibatnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ribuan penerima manfaat di wilayah tersebut terhenti.
Pantauan di salah satu dapur SPPG yang dikelola Yayasan Pendidikan Junudurrahman di Desa Karangmulya menunjukkan tidak adanya aktivitas pengolahan maupun distribusi makanan. Layanan yang biasanya berjalan setiap hari sekolah untuk sementara dihentikan.
Penghentian operasional itu berdampak pada sejumlah sekolah, termasuk SD Negeri 4 Mandalasari, yang selama ini menerima pasokan makanan melalui program MBG.
Camat Kadungora Muhamad Badar Hamid mengatakan sedikitnya enam dapur SPPG di wilayahnya tidak dapat beroperasi karena terkendala pencairan anggaran dari BGN. Dari total delapan dapur yang ada, hanya dua yang masih menjalankan layanan.
BERITA LAINNYA
“Memang betul saat ini ada beberapa SPPG yang tidak bisa beroperasi karena terkendala permasalahan anggaran yang belum tersalurkan dari pihak BGN. Kurang lebih ada enam SPPG yang mengalami kendala seperti itu, sementara ada dua yang masih beroperasi,” kata Badar, Senin, 8 Juni 2026.
Menurut Badar, penghentian operasional tersebut bukan bentuk protes terhadap pemerintah maupun BGN. Dapur-dapur SPPG terpaksa menghentikan kegiatan karena tidak memiliki dana untuk membeli bahan baku dan memenuhi kebutuhan operasional harian.
“Masalahnya karena anggaran belum cair sehingga mereka tidak bisa menyediakan bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya,” ujarnya.
Pemerintah Kecamatan Kadungora, kata Badar, berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar layanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal. Ia juga meminta masyarakat dan para penerima manfaat bersabar menunggu pencairan anggaran.
Hingga kini, pemerintah kecamatan belum berencana mengalihkan penerima manfaat ke dapur SPPG lain yang masih beroperasi. Menurut Badar, langkah tersebut memerlukan pengaturan distribusi dan perencanaan yang tidak sederhana, sementara belum ada kepastian mengenai waktu pencairan anggaran dari BGN.
“Kami berharap dalam waktu dekat kendala ini bisa segera terselesaikan dan SPPG yang bermasalah dapat kembali memberikan pelayanan,” kata dia.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post