“Coba lihat saja di LPSE tahun 2022 ini ada beberapa pos anggaran seperti jamuan rapat kepala daerah, makan minum, penyelenggaraan acara dan sebagainya bahkan hingga biaya laundry,” ungkapnya.
“Untuk itu komposisi semua anggaran harus dibedakan secara detail dan menyeluruh dari sisi pengalokasiannya dan penggunaannya harus berpihak kepada masyarakat dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Bogor Marse Hendra Saputra mengatakan, pemetaan pegawai sepenuhnya menjadi tanggungjawab ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Kendati demikian, Marse mengakui bahwa jumlah ASN yang ada belum memenui kuota kebutuhan pegawai di Pemkot Bogor.
“Kalau dihitung saat ini jadi kebutuhan non ASN di kecamatan dan kelurahan masih sangat dibutuhkan karena pengisian peta jabatannya belum terisi dengan PNS yang memadai,” ungkapnya. (Fry)
Discussion about this post