BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan pada 2025. Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibanding Jawa Barat yang berada di 7,46 persen dan nasional 9,63 persen.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, mengatakan penurunan itu cukup menonjol mengingat Bogor selama ini menjadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat sejak 2007. Hal itu seiring besarnya jumlah penduduk, yang pada 2025 diperkirakan melampaui 6 juta jiwa berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
“Jumlah penduduk miskin 446.790 orang dibanding sekitar 6 juta jiwa. Rasio kemiskinan justru lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional,” kata Bambam.
Ia menambahkan tren penurunan kemiskinan terlihat sejak 2021, saat angka kemiskinan tercatat 8,13 persen.
Menurut dia, sekitar 120 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir, atau rata-rata 24 ribu orang per tahun. Capaian itu dinilai sebagai hasil program penanggulangan kemiskinan yang menyasar masyarakat berpendapatan rendah.
Bambam menjelaskan, Pemkab Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi anggaran Rp700 miliar pada 2025. Salah satu program utamanya ialah perbaikan rumah tidak layak huni. Pada 2025, pemerintah menargetkan perbaikan 3.406 unit untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin.
Program lain mencakup penyediaan hunian tetap bagi keluarga terdampak bencana alam, pelatihan keterampilan, serta bantuan ekonomi mikro untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.
Ia mengatakan pemerintah daerah optimistis penurunan kemiskinan akan terus berlanjut. Pada 2026, Bupati Bogor disebut mengalokasikan anggaran Rp1 triliun untuk menjamin cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage.
Meski begitu, Bambam mengakui Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar. Dengan jumlah penduduk yang melampaui 25 provinsi di Indonesia serta tingginya risiko bencana, potensi munculnya kemiskinan baru tetap besar.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan para pemangku kepentingan agar penanganan kemiskinan semakin efektif,” ujar Bambam.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post