BogorOne.co.id – Kebijakan Pemerintah Kecamatan Bogor Timur yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp397 juta untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) baru bermerek Mitsubishi menuai sorotan tajam. Langkah ini dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran dan energi yang tengah digaungkan oleh Pemerintah Pusat maupun Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo, menilai kebijakan tersebut tidak elok di tengah berbagai instruksi penghematan yang dikeluarkan pemerintah. Ia menyoroti kebijakan Wali Kota Bogor yang telah menerapkan Work From Home (WFH) setiap Jumat serta imbauan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan angkutan umum saat bekerja.
“Apa yang dilakukan Kecamatan Bogor Timur ini sangat kontradiktif. Wali Kota meminta efisiensi dengan menerapkan WFH dan meminta ASN naik angkot, tapi di sini justru ada pembelian mobil dinas baru,” ujar Dwi kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
Abaikan Instruksi Efisiensi Energi
Dwi menambahkan bahwa Pemerintah Pusat telah menginstruksikan daerah untuk menerapkan efisiensi energi sebagai dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dikhawatirkan mengganggu pasokan minyak global akibat blokade di Selat Hormuz.
BERITA LAINNYA
Menurutnya, jika pemerintah kecamatan memang merasa perlu melakukan peremajakan kendaraan, seharusnya opsi mobil listrik menjadi pilihan utama.
“Kalau mau efisiensi, pilih mobil listrik. Bahan bakarnya murah, pajaknya murah, dan sekarang ada yang harganya di kisaran Rp200 juta. Jika tetap menggunakan mobil konvensional, beban biaya BBM akan tetap membengkak,” tegasnya. Ia juga mengingatkan adanya surat edaran dari Pemerintah Pusat terkait penggunaan kendaraan listrik bagi pemerintah daerah.
Satu-satunya Kecamatan yang Membeli Mobdin
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, memberikan klarifikasi terkait pengadaan tersebut. Rudy menyebutkan bahwa dari enam kecamatan di Kota Bogor, hanya Kecamatan Bogor Timur yang melakukan pembelian mobil dinas baru pada tahun ini.
Langkah ini diambil dengan pertimbangan teknis, di mana mobil operasional Camat Bogor Timur sebelumnya, yakni Toyota Rush tahun 2017, dianggap sudah melebihi masa pakai efektif lima tahun.
“Di kecamatan lain tidak ada pembelian mobil dinas, hanya anggaran untuk pemeliharaan saja,” jelas Rudy saat dikonfirmasi, Senin 13 April 2026.
Rudy, yang juga merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor, membenarkan bahwa pagu anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas baru tersebut mencapai Rp397 juta.
Discussion about this post