BogorOne.co.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mendesak pemerintah menjelaskan secara terbuka batas penghasilan warga yang masuk kategori desil 6 dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menilai ketidakjelasan kriteria tersebut menimbulkan keresahan karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas layanan kesehatan.
Charles mengatakan hingga kini pemerintah belum menyampaikan batas pendapatan yang menjadi dasar pencoretan peserta dari daftar penerima bantuan. Padahal, menurut dia, jutaan warga menunggu kepastian status kartu jaminan kesehatan mereka.
“Masa pemerintah tidak punya gambaran? Sekarang 270 juta rakyat lagi menunggu penjelasan,” kata Charles dikutip dari beritasatu.com, Jumat, 13 Februari 2026.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menanggapi informasi yang menyebut warga berpenghasilan sekitar Rp 2 juta per bulan telah masuk kategori desil 6. Ia mempertanyakan dasar perhitungan tersebut karena angka itu masih berada di bawah upah minimum di sejumlah daerah.
BERITA LAINNYA
“Kalau gaji Rp 2 juta sampai Rp 3 juta dianggap sudah layak dan tidak perlu bantuan, itu perlu dijelaskan. Bisa hidup layak enggak dengan segitu?” ujarnya.
Menurut Charles, ketidakjelasan kriteria desil 6 membuat sebagian warga ragu mengakses layanan kesehatan. Mereka khawatir status PBI dicabut sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan yang memadai.
Ia meminta pemerintah membuka parameter desil 6 secara transparan agar masyarakat mengetahui posisi ekonominya dan dapat mengantisipasi perubahan status kepesertaan.
“Kalau penghasilan di atas sekian juta sudah masuk desil 6 dan bisa dinonaktifkan, masyarakat harus tahu dari sekarang,” kata dia.
Isu desil 6 mencuat seiring penataan ulang data penerima bantuan sosial dan iuran BPJS PBI. Komisi IX DPR meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post