BogorOne.co.id | Kota Bogor – Pemkot Bogor bersama Forkopimda memutuskan untuk memberlakukan jalur SSA atau Sistem Satu Arah menjadi dua arah mulai, Selasa 9 Mei 2023, pukul 21.00 WIB.
Walikota Bogor Bima Arya menyampaikan bahwa pemberlakuan dua arah di jalur SSA merupakan masukan dari warga melalui Lurah dan Camat bahwa rekayasa yang berjalan saat ini berdampak pada ekonomi yang cukup signifikan.
“Penurunan omzet pedagang hingga 60 sampai 70 persen,” kata Bima kepada wartawan di Balai Kota Bogor, Senin 8 Mei 2023 malam.
Bima juga mengatakan bahwa selain keluhan pedagang okupansi hotel di beberapa ruas jalan di Kota Bogor juga terdampak di angka 60 persen.
“Jadi ada dampak ekonomi yang cukup signifikan dan juga biaya transportasi yang melonjak karena bahan bakar, ongkosnya yang membengkak dan sebagainya,” ungkap Bima.
Pemkot Bogor terus berupaya untuk mengevaluasi dengan diberlakukan opsi rekayasa lalu lintas dengan kembali memberlakukan dua arah di beberapa titik SSA.
Untuk mendukung kelancaran rekayasa arus lalu lintas terbaru, pemerintah juga akan menyiapkan beberapa fasilitas pendukung, seperti water barrier, separator serta penambahan lampu lalu lintas atau traffic light di kawasan Kapten Muslihat.
Skenario baru ini, Jalak Harupat akan menjadi dua arah tapi bergeser ke sebelah kiri dan arus lalu lintas yang menuju arah Empang bisa juga berputar ke arah sebelum jembatan Otista, berbelok kiri ke jalan roda, bisa berputar di Suryakencana untuk selanjutnya ke BTM.
Sementara itu, dari arah Balai Kota juga nantinya akan belok kiri, langsung ke Jalan Sudirman dan tidak bisa crossing langsung ke Jalak Harupat.
“Jadi pada intinya skenario ini akan banyak menekankan perputaran ke kiri,” jelas Bima.
Tentunya skenario rekayasa yang baru ini sangat mungkin akan ada penyesuaian saat pelaksanaannya tapi dipastikan juga bakal menempatkan petugas di lapangan untuk mensosialisasikan dan mengenal pelaksanaan ini.
Namun demikian, konsep ini akan terus dianalisa di lapangan terkait dengan pelaksanaannya dan juga akan terus disempurnakan.
“Jadi intinya pertimbangan kami adalah untuk menyingkat waktu tempuh, untuk mengurangi dampak ekonomi dan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi dan lain-lain,” ujarnya.(Ir-v)
Discussion about this post