Oleh: Firdaus Roy (Seniman Goib)
BogorOne.co.id | Indonesia telah lama mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokratis yang berlandaskan konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat.
Namun dalam praktiknya, sistem tata kelola negara masih mengandung banyak jejak feodalisme bukan dalam bentuk kerajaan, tapi dalam perilaku, struktur kekuasaan, dan budaya politik.
Feodalisme dalam Wajah Modern
Feodalisme hari ini bukan lagi soal raja dan bangsawan. Ia menjelma dalam bentuk elite kekuasaan yang sulit disentuh, penuh privilese, dan jauh dari rakyat.
BERITA LAINNYA
Di berbagai level, kita menyaksikan pejabat diperlakukan bak penguasa absolut: tidak bisa dikritik, enggan diawasi, dan kerap bertindak di luar batas etika publik.
Jabatan dianggap warisan atau titipan kekuasaan, bukan amanah. Putra-putri pejabat mewarisi kekuasaan, bukan karena prestasi, tapi karena “trah politik”.
Ini menandakan bahwa demokrasi kita mulai bergerak mundur dari meritokrasi ke oligarki berbalut demokrasi.
Mentalitas Penguasa, Bukan Pelayan
Dalam pola feodal, pejabat merasa dirinya berhak dilayani, bukan wajib melayani. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, pejabat publik adalah abdi rakyat.
Namun realitanya, birokrasi kerap bersikap eksklusif, mempersulit pelayanan publik, dan alergi pada kritik. Tidak jarang pula aparatur negara lebih tunduk pada kekuasaan daripada pada hukum dan etika. Hal ini merusak kepercayaan publik dan menjauhkan negara dari prinsip good governance.
Budaya Asal Bapak Senang (ABS)
Feodalisme juga hadir dalam budaya kerja loyalitas pada atasan lebih penting dari kinerja. Pejabat bawah enggan mengkritik kebijakan pimpinan meski merugikan rakyat. Inilah budaya asal bapak senang (ABS) warisan kolonial yang tak kunjung sirna.
Di DPR, banyak anggota lebih tunduk pada kepentingan partai atau elite tertentu ketimbang memperjuangkan aspirasi konstituen. Di masyarakat, kritik pada pemimpin sering dianggap sebagai “tidak sopan”, bukan sebagai hak politik.
Feodalisme Menghambat Kemajuan
Feodalisme menutup ruang partisipasi publik, membungkam kritik, dan memperlebar kesenjangan sosial. Selama tata kelola negara masih dijalankan dengan pola patronase dan loyalitas personal, maka Korupsi akan sulit diberantas.
Kebijakan publik hanya menguntungkan segelintir elite. Rakyat makin teralienasi dari proses pengambilan keputusan.
Menuju Tata Kelola yang Demokratis
Untuk melawan feodalisme gaya baru, Indonesia butuh. Reformasi budaya birokrasi: pejabat adalah pelayan, bukan penguasa. Partisipasi publik nyata, bukan sekadar formalitas.
Transparansi dan akuntabilitas di semua lini. Pendidikan politik kritis sejak dini, agar rakyat tidak mudah dibungkam.
Demokrasi bukan hanya soal pemilu tiap lima tahun, tapi soal pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berpihak pada semua bukan hanya kepada mereka yang “berdarah biru politik”.
Feodalisme dalam tata kelola negara adalah penyakit lama dalam sistem baru. Ia tak lagi pakai mahkota, tapi mengenakan jas birokrasi dan pin jabatan.
Jika tidak dilawan, ia akan terus membajak demokrasi dan menjauhkan Indonesia dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Beberapa materi pendukung dari para ahli terkait dengan tema feodalisme dalam tata kelola negara di Indonesia. Ini bisa memperkuat argumen secara akademis dan memperkaya isi opini
Pandangan Para Ahli tentang Feodalisme dalam Pemerintahan Indonesia
1. Dr. Mochtar Lubis (Budayawan & Jurnalis)
Dalam esainya yang terkenal, “Manusia Indonesia”, Mochtar Lubis menyebutkan bahwa salah satu ciri manusia Indonesia adalah “feodal.”
Ia mengkritik mentalitas rakyat dan elite yang masih memelihara sikap tunduk pada kekuasaan, enggan berbeda pendapat, dan lebih mementingkan kesetiaan pribadi daripada kebenaran.
“Manusia indonesia cenderung feodal lebih senang menyenangkan atas dari pada menyuaran kebeneran,” (Mochtar Lubis)
2. Prof. Franz Magnis-Suseno (Filsuf & Akademisi)
Magnis menyebut bahwa feodalisme dalam birokrasi modern adalah bentuk “kuasa tanpa pertanggungjawaban.” Dalam negara demokratis, pejabat seharusnya bertanggung jawab ke bawah (rakyat), bukan hanya ke atas (elite).
“Birokrasi kita masih sangat feodal: siapa dekat kekuasaan, dialah yang menentukan arah; bukan suara rakyat.”
(F. Magnis-Suseno, dalam Etika Politik)
3. Dr. Daniel Dhakidae (Sosiolog)
Daniel Dhakidae menyatakan bahwa feodalisme politik di Indonesia lahir dari transplantasi kekuasaan kolonial ke dalam sistem demokrasi modern. Ia menyebut ini sebagai “feodalisme yang dimodernisasi.”
“Kita tidak hidup dalam demokrasi substantif, tapi dalam oligarki yang menggunakan demokrasi sebagai topeng.” (Daniel Dhakidae)
4. Prof. Faisal Basri (Ekonom UI)
Faisal Basri melihat feodalisme dalam konteks ekonomi-politik. Menurutnya, penguasaan sumber daya oleh elite dan keluarga pejabat adalah warisan feodal yang merusak sistem pasar dan persaingan sehat.
“Kita hidup dalam ekonomi yang dikendalikan oleh segelintir elite politik dan bisnis. Ini feodalisme modern dalam bentuk oligarki.”(Faisal Basri)
5. Prof. Syed Hussein Alatas (Sosiolog Malaysia, relevan secara regional)
Dalam bukunya “The Myth of the Lazy Native”, Alatas menjelaskan bagaimana feodalisme di Asia Tenggara bertahan karena elite lokal yang lebih mengabdi pada kekuasaan daripada pada rakyat. Hal ini masih bisa dilihat di banyak birokrasi negara-negara Asia, termasuk Indonesia.
“Feodalisme adalah penyakit elite yang lupa pada tanggung jawab sosialnya.”
(Syed Hussein Alatas)
Jadi dalam kesimpulan dapat kita pahami, feodalisme dalam tata kelola negara bukan sekadar warisan budaya, tapi juga produk dari sistem kekuasaan yang tidak transparan dan partisipatif.
Para ahli dari berbagai bidang sosiologi, ekonomi, hingga filsafat mengkritik kuat budaya penguasa yang tidak mau melayani, dan rakyat yang terlalu takut untuk bersuara. Satulah kemunduran kebebasan denokrasi pada zaman moderan saat ini
Sebagai penguat wawasan perlu disadari, feodalisme dalam “Tata Kelola Negara Indonesia Antara Budaya Kekuasaan dan Demokrasi Semu”
Seharusnya,tata kelola negara idealnya dibangun di atas prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik.
Namun, dalam praktiknya, Indonesia kerap memperlihatkan pola kekuasaan yang mencerminkan sistem feodal yakni kekuasaan yang bersifat hirarkis, eksklusif, dan patronase.
Sebagai bahan kajian feodalisme dalam tata kelola negara Indonesia dari sudut pandang budaya politik, struktural, dan perilaku elite, serta dampaknya terhadap demokrasi dan pelayanan publik.
Analisis ini diperkuat dengan pandangan para ahli dan referensi akademik.
Semoga tulisan ini bermanfaat dan anak anak negeri ini mampu membumi haruskan sistem fiodalsisme yang membuat sekat sebagai melebar,
Antara pengambil kebijikan dengan rakyat itu sendiri. (F.R)
Discussion about this post