BogorOne.co.id | Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didorong untuk melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik dan perang dagang.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai langkah tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi kita banyak di-support oleh domestic consumption. Jangan sampai itu merosot gara-gara penurunan daya beli. Pemerintah perlu memikirkan soal relaksasi efisiensi,” kata Burhanuddin dalam DBS Asian Insights Conference di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Burhanuddin menguraikan tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintahan Prabowo, yakni menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, menggairahkan ekonomi domestik dengan pelonggaran efisiensi anggaran, serta mengadopsi diplomasi luar negeri yang seimbang.
Ia juga menyoroti pentingnya diplomasi non-blok untuk menjaga posisi Indonesia di tengah rivalitas global. Menanggapi keanggotaan Indonesia di BRICS, Burhanuddin menyambut baik langkah tersebut namun mengingatkan agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan terhadap poros Rusia-Tiongkok.
“Pemerintah perlu menjaga agar keikutsertaan Indonesia di BRICS tidak dianggap sebagai keberpihakan terhadap poros Rusia-Tiongkok,” tegasnya.
Burhanuddin mendorong peningkatan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa untuk menyeimbangkan posisi Indonesia di panggung internasional.
Menurutnya, fleksibilitas kebijakan fiskal, stabilitas sosial-politik, dan diplomasi aktif menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.
Discussion about this post