BogorOne.co.id | Jakarta – Tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di tengah evaluasi terhadap dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program yang diproyeksikan menjadi warisan utama pemerintahan tersebut justru cenderung mendapat penilaian negatif, menurut pengamatan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya.
Yunarto mengatakan, penurunan kepuasan publik terlihat dalam hasil survei sejumlah lembaga dibandingkan dengan survei pada awal tahun. Menurut dia, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, alih-alih dibaca sebagai tanda optimisme masyarakat.
“Semua lembaga menyatakan ada penurunan kepuasan publik dibandingkan awal tahun ketika banyak lembaga mengeluarkan rilis. Jadi, kalau dikatakan ada optimisme di situ, tidak juga,” kata Yunarto dalam program Beritasatu Spesial Prabowo Gibran 2 Tahun: Janji & Realisasi, Selasa, 20 Oktober 2026.
Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang bervariasi. Poltracking Indonesia mencatat angka 55,3 persen, sedangkan Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat 65,4 persen.
Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan sebesar 44,5 persen. Trias Politika Strategis mencatat angka yang lebih rendah, yakni 34 persen.
Bagi Yunarto, perbedaan angka tersebut tidak menghilangkan kecenderungan penurunan kepuasan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu menelusuri persoalan yang memengaruhi penilaian publik terhadap kinerjanya.
Yunarto secara khusus menyoroti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang sejak awal diproyeksikan sebagai bagian penting dari warisan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kecenderungan penilaian negatif terhadap kedua program itu perlu dicermati.
“Saya kira ini harus jadi catatan yang kita bahas dari sisi perencanaan, konsep atau implementasi,” kata Yunarto.
Ia menilai evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan dan perumusan konsep hingga pelaksanaan. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan sekaligus memperbaiki program yang menjadi andalan pemerintahannya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post