• INFO IKLAN
  • Redaksi
  • VISI dan MISI
  • Kode Etik Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Pedoman Media Cyber
  • Kebijakan Privasi
Minggu, November 22, 2026
bogorone.co.id
  • Login
  • BERANDA
  • NEWS
  • BOGOR RAYA
  • NASIONAL
    • POLITIK
    • OLAHRAGA
    • PENDIDIKAN
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • WISATA
    • BUDAYA
    • SENI
  • HISTORIS
bogorone.co.id
  • BERANDA
  • NEWS
  • BOGOR RAYA
  • NASIONAL
    • POLITIK
    • OLAHRAGA
    • PENDIDIKAN
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • WISATA
    • BUDAYA
    • SENI
  • HISTORIS
Bogor One
No Result
View All Result
Home NASIONAL

Menjaga Nalar Checks and Balances di Tengah Menguatnya Koalisi Pemerintah

Redaksi by Redaksi
29 Juni 2026
in NASIONAL
0
Menjaga Nalar Checks and Balances di Tengah Menguatnya Koalisi Pemerintah
52
SHARES
52
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

BogorOne.co.id | JAKARTA – Kekuatan sebuah demokrasi tidak hanya tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum secara rutin ataupun solidnya dukungan politik terhadap penguasa. Lebih dari itu, demokrasi yang sehat ditentukan oleh kemampuan sistem ketatanegaraan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan (checks and balances), agar seluruh kebijakan tetap berpijak pada konstitusi serta kepentingan publik.

Perkembangan politik nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren menguatnya koalisi pemerintahan. Bergabungnya sebagian besar partai politik ke dalam barisan pendukung pemerintah memicu beragam pandangan dari akademisi hingga pengamat politik mengenai kualitas mekanisme pengawasan ketika ruang oposisi di parlemen kian menyempit.

Di satu sisi, koalisi gemuk dipandang mampu menghadirkan stabilitas politik. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa minimnya kekuatan penyeimbang dapat mengurangi efektivitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan.

Mayoritas Politik: Karpet Merah Agenda Pemerintah

Sejumlah analis menilai dukungan mayoritas di parlemen memberikan keuntungan strategis bagi pemerintah dalam mengeksekusi program pembangunan. Dengan komposisi politik yang solid, proses birokrasi seperti pembahasan anggaran negara, penyusunan regulasi, hingga pengesahan program prioritas nasional dapat berlangsung lebih cepat tanpa harus menghadapi tarik-ulur politik yang melelahkan.

BERITA LAINNYA

Beranikah Hakim Etik Mengadili Mantan Kapolri?

Beranikah Hakim Etik Mengadili Mantan Kapolri?

21 November 2026
Mengenal Fenomena Australian Atmospheric River yang Picu Hujan Lebat di Jawa

Mengenal Fenomena Australian Atmospheric River yang Picu Hujan Lebat di Jawa

19 November 2026
Gibran Sudah Mundur, Jangan Sampai Penggantinya Lebih Buruk: Ini 5 Syarat Wapres Baru Menurut PUSKAPI Bogor

Gibran Sudah Mundur, Jangan Sampai Penggantinya Lebih Buruk: Ini 5 Syarat Wapres Baru Menurut PUSKAPI Bogor

19 November 2026
Wisata Keluarga Sekaligus Aksi Hijau: Serunya Bertualang di EIGER Nature yang Ramah Lingkungan

Wisata Keluarga Sekaligus Aksi Hijau: Serunya Bertualang di EIGER Nature yang Ramah Lingkungan

18 November 2026

Kondisi ini juga dinilai ampuh dalam menjaga stabilitas domestik saat menghadapi tantangan ekonomi global, dinamika geopolitik internasional, maupun persoalan pembangunan di dalam negeri. Bagi pemerintah, konsolidasi politik yang kuat diyakini menciptakan ruang yang lebih kondusif untuk merealisasikan visi dan misi secara berkesinambungan.

Fungsi Pengawasan Tetap Pilar Utama Demokrasi

Meski demikian, sejumlah ilmuwan politik mengingatkan bahwa dominasi koalisi yang terlalu besar berpotensi memandulkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR.

Dalam sistem demokrasi, keberadaan oposisi bukan dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk mengawasi, mengkritisi, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan demi kepentingan masyarakat.

Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam satu barisan, ruang perdebatan terhadap kebijakan publik dikhawatirkan semakin terbatas. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas kontrol terhadap penggunaan anggaran negara, melemahkan fungsi legislasi, serta mereduksi efektivitas DPR sebagai lembaga pengawas.

Namun, situasi ini tidak secara otomatis membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Kualitas demokrasi tetap akan sangat bergantung pada tegaknya supremasi hukum, transparansi tata kelola pemerintahan, independensi lembaga negara, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kritik Konstruktif Bukanlah Ancaman

Pengamat politik Samuel F. Silaen berpandangan bahwa pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat seharusnya tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif justru dapat menjadi bahan evaluasi penting agar setiap kebijakan dapat diperbaiki sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar di lapangan.

Dalam praktik demokrasi modern, oposisi berfungsi sebagai early warning system—mekanisme yang memberikan peringatan dini terhadap kebijakan yang dinilai belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Dengan demikian, kritik bukanlah ancaman terhadap stabilitas, melainkan bagian dari proses penyempurnaan tata kelola negara.

Sorotan terhadap Fenomena Kartelisasi Politik

Bergabungnya mayoritas partai politik ke dalam pemerintahan juga dikaitkan oleh sebagian akademisi dengan konsep kartelisasi politik (political cartel). Konsep ini menggambarkan situasi ketika kompetisi politik tidak lagi didasarkan pada pertarungan gagasan atau program pembangunan, melainkan lebih berorientasi pada pembagian akses terhadap kekuasaan.

Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini dikhawatirkan akan mempersempit pilihan politik masyarakat karena hampir seluruh kekuatan politik berada pada posisi yang seragam. Situasi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas representasi politik di parlemen, yang semestinya menjadi ruang bagi beragam artikulasi pandangan publik.

Peran Strategis Masyarakat Sipil

Ketika fungsi oposisi di lembaga legislatif menyusut, kelompok masyarakat sipil memikul tanggung jawab yang semakin besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Media massa, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (LSM), hingga warga negara biasa kini menjadi garda depan dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui kritik yang berbasis data, riset, dan fakta.

Terlebih lagi, perkembangan teknologi informasi telah memperluas instrumen pengawasan publik. Kontrol terhadap penyelenggaraan negara tidak lagi hanya berlangsung di ruang sidang parlemen, melainkan juga bergaung di ruang digital melalui jurnalisme investigatif, kajian akademik, kampanye keterbukaan informasi, serta diskursus publik yang aktif.

Keseimbangan Antara Stabilitas dan Pengawasan

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat memerlukan dua hal secara berimbang: pemerintahan yang kuat dan stabil, serta sistem pengawasan yang berjalan efektif.

Koalisi politik yang besar memang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, stabilitas tersebut akan jauh lebih bernilai apabila tetap diiringi oleh keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, serta ruang kritik yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam negara hukum yang demokratis, keberadaan oposisi ataupun suara kritis bukanlah musuh pemerintah. Sebaliknya, mereka adalah elemen penting yang memastikan setiap kebijakan negara tetap berada dalam koridor konstitusi, berpihak pada rakyat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Editor : Muttaqien

Related Posts

Beranikah Hakim Etik Mengadili Mantan Kapolri?
NASIONAL

Beranikah Hakim Etik Mengadili Mantan Kapolri?

21 November 2026
Mengenal Fenomena Australian Atmospheric River yang Picu Hujan Lebat di Jawa
NASIONAL

Mengenal Fenomena Australian Atmospheric River yang Picu Hujan Lebat di Jawa

19 November 2026
Gibran Sudah Mundur, Jangan Sampai Penggantinya Lebih Buruk: Ini 5 Syarat Wapres Baru Menurut PUSKAPI Bogor
NASIONAL

Gibran Sudah Mundur, Jangan Sampai Penggantinya Lebih Buruk: Ini 5 Syarat Wapres Baru Menurut PUSKAPI Bogor

19 November 2026
Wisata Keluarga Sekaligus Aksi Hijau: Serunya Bertualang di EIGER Nature yang Ramah Lingkungan
BOGOR RAYA

Wisata Keluarga Sekaligus Aksi Hijau: Serunya Bertualang di EIGER Nature yang Ramah Lingkungan

18 November 2026
Fetty Anggraenidini Kawal Pembangunan TPT dan Bantuan Posyandu Kelurahan Ciwaringin
NASIONAL

Fetty Anggraenidini Kawal Pembangunan TPT dan Bantuan Posyandu Kelurahan Ciwaringin

17 November 2026
Tito Karnavian
NASIONAL

Tito Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, Target Rampung Desember

17 November 2026
Next Post
Dokter Icha

PDI Perjuangan Ancam Pecat Kader yang Terlibat Intimidasi Dokter Icha di NTT

Discussion about this post

BERITA POPULER

Peternak Maggot Bingung Jual Hasil Panen

Peternak Maggot Bingung Jual Hasil Panen

9 April 2021
Unik dan Tak Biasa, Mengenal Kesenian Bogor yang Indah Bersejarah

Unik dan Tak Biasa, Mengenal Kesenian Bogor yang Indah Bersejarah

8 April 2023
STIKES UMMI BOGOR Buka Pendaftaran Mahasiswa

STIKES UMMI BOGOR Buka Pendaftaran Mahasiswa

30 Mei 2022
KSP SB Adukan Upaya Penghentian Penyitaan Aset ke Ombudsman dan Komisi Yudisial

KSP SB Adukan Upaya Penghentian Penyitaan Aset ke Ombudsman dan Komisi Yudisial

16 September 2024
BAZNAS Kota Bogor dan Pemkot Bogor Berbagi Kebahagiaan Ramadan untuk 400 Pekerja Layanan Publik

BAZNAS Kota Bogor dan Pemkot Bogor Berbagi Kebahagiaan Ramadan untuk 400 Pekerja Layanan Publik

16 Maret 2026

DARI REDAKSI

Menangi Nomor 400 Meter Lari Gawang, Halomoan Edwin Tambah Koleksi Emas Kabupaten Bogor di Porprov XV Jabar 2026

Menangi Nomor 400 Meter Lari Gawang, Halomoan Edwin Tambah Koleksi Emas Kabupaten Bogor di Porprov XV Jabar 2026

12 November 2026
Wacana Pilkada Lewat DPRD

Biaya Politik Menggila, Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat

18 Februari 2026
Katar Desa Palasari Buka Lapak Untuk Pemberdayaan UMKM 

Katar Desa Palasari Buka Lapak Untuk Pemberdayaan UMKM 

3 Februari 2023
1 Juli 2023, D’Masiv Gelar Konser Dua Dekade di GBK

1 Juli 2023, D’Masiv Gelar Konser Dua Dekade di GBK

19 April 2023

Tentang Kami

bogorone.co.id

Selamat Datang di Bogorone.co.id,
Portal Berita yang dikelola oleh PT BOGOR ONE NET MEDIA - SK Kemenkumham RI
No. AHU-0072.AH.01.02.TAHUN 2016

Telah diverifikasi oleh

Dewan Pers

Sertifikat Nomor 1422/DP-Verifikasi/K/X/2025

Info Iklan – Redaksi – Visi dan Misi – Kode Etik Wartawan – Kode Perilaku Perusahaan – Pedoman Media Cyber – Kebijakan Privasi

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

© 2022 BogorOne - All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • NEWS
  • BOGOR RAYA
  • NASIONAL
    • POLITIK
    • OLAHRAGA
    • PENDIDIKAN
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • WISATA
    • BUDAYA
    • SENI
  • HISTORIS

© 2022 BogorOne - All Right Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In