BogorOne.co.id | Makassar – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebanyak 86 persen beras premium yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat, terutama penerima bantuan sosial (bansos).
“Beras naik Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilo karena dioplos. Yang dirugikan adalah rakyat kecil. Ini tidak bisa ditoleransi,” ujar Amran seusai menghadiri pengambilan sumpah sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (14/7/2025).
Amran menjelaskan, kejahatan pangan marak terjadi tidak hanya pada beras, tetapi juga minyak goreng dan pupuk. Dalam sepuluh bulan terakhir, Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 260 kasus manipulasi pangan yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Pupuk palsu merugikan petani sampai Rp 3,2 triliun. Minyak goreng tercatat 20-an kasus, dan beras oplosan 212 kasus. Total kerugian masyarakat mencapai Rp 99 triliun,” ungkapnya.
Sebagai langkah penanganan, Kementan telah berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Satgas Pangan. Amran menyebut pihaknya tengah melakukan reformasi besar-besaran di internal Kementerian Pertanian dan telah memberikan testimoni kepada KPK terkait capaian antikorupsi.
Terkait harga beras, Amran memastikan harga akan segera turun seiring penyaluran bansos beras dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog. Pemerintah menyiapkan 360.000 ton bansos beras, di mana 62.000 ton di antaranya sudah mulai disalurkan.
“Stok beras pemerintah saat ini mencapai 4,2 juta ton, termasuk 1,3 juta ton beras subsidi yang siap didistribusikan. Tidak perlu khawatir, stok kita banyak,” tegas Amran.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post