BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan memicu tekanan berlapis pada sektor pangan, mulai dari biaya distribusi hingga penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta pemerintah pusat menyiapkan intervensi bantuan bagi kelompok rentan untuk meredam dampaknya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengatakan kenaikan BBM langsung memengaruhi biaya logistik pangan yang menjadi penopang utama distribusi dari produsen ke pasar.
Menurut dia, kenaikan ongkos transportasi hampir pasti akan diteruskan ke harga jual bahan pangan di tingkat konsumen.
“Modal cadangan pangan kita itu kan sangat bergantung pada supply chain. Perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan yang semuanya memakai bahan bakar,” kata Teuku, Kamis, 11 Juni 2026.
Ia menilai dampak tersebut tidak hanya berhenti pada kenaikan harga, tetapi juga pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan harga yang lebih tinggi, daya beli diperkirakan tertekan.
“Masyarakat yang tadinya beli lima, sekarang mungkin hanya bisa beli tiga atau dua,” ujarnya.
Teuku menambahkan, tekanan harga pangan berpotensi semakin berat jika terjadi gangguan produksi akibat cuaca ekstrem seperti El Nino yang dapat memicu gagal panen. Kondisi ini menjadi tantangan tambahan bagi daerah yang masih mengandalkan pertanian tadah hujan.
Di tengah situasi tersebut, Pemkab Bogor masih menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Namun, ia mengakui jangkauan program tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.
Karena itu, Pemkab Bogor mendorong adanya dukungan dari pemerintah pusat, termasuk bantuan pangan langsung bagi masyarakat yang masuk kategori rawan pangan.
“Pemerintah pusat yang sudah punya kekuatan fiskal, kami harapkan bisa membantu, terutama melalui bantuan beras,” katanya.
Selain bantuan pangan, ia juga menilai bantuan langsung tunai (BLT) dapat menjadi opsi cepat untuk menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, terutama di tingkat desa.
Meski demikian, Teuku memastikan ketersediaan stok pangan di Kabupaten Bogor saat ini masih berada dalam kondisi aman. Ia menegaskan persoalan utama bukan pada ketersediaan, melainkan keterjangkauan harga.
“Stok aman, tapi kalau harga tinggi masyarakat tetap tidak bisa mengakses,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mulai memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai langkah antisipasi jangka panjang.
Di sisi lain, Teuku menyoroti kurangnya sosialisasi sebelum kenaikan harga BBM diberlakukan. Menurut dia, kebijakan tersebut semestinya disampaikan lebih awal agar masyarakat dan pelaku pasar memiliki waktu penyesuaian.
“Begitu BBM naik, besoknya harga di pasar langsung ikut naik, karena distribusi semua pakai bahan bakar,” katanya.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post