BogorOne.co.id | Kota Bogor – Menyikapi banyaknya aduan soal keberadaan PKL Jalan Malabar, karena bikin kumuh dan mengganggu kenyamanan warga pemerintah Kota Bogor sedang melakukan koordinasi dan menyusun skema mengenai rencana penertiban penertiban tersebut supaya berjalan lancar dan tidak ada yang dirugikan.
Camat Bogor Tengah Abdul Wahid mengatakan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mulai Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman.
Diakui dia, koordinasi dengan Diskop dan UMKM membahas soal PKL tersebut skema dari dinas akan seperti apa, sementara koordinasi dengan Dinas PUPR membahas soal rencana perbaikan drainase karena hal itu menjadi salah satu yang banyak dikeluhkan warga.
Lalu koordinasi dengan Disperumkim membahas soal pembangunan taman, karena dilokasi yang saat ini ditempati PKL, banyak yang peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Koordinasi dengan Pol PP untuk membahas actionnya pelaksanaan penataan PKL tersebut.
BERITA LAINNYA
“Ya kita mulai bangun koordinasi dengan OPD terkait, soal skema dalam penertibannya itu kita akan rapat dulu, nanti akan membentuk tim,” ujar Wahid, Kamis (06/08/20).
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Samson Purba mengungkapkan hal yang sama, terkait keluhan warga yang ada di Malabar soal keberadaan PKL, tentu pihaknua merespon dan akan segera berkoordinasi.
“Ya, keluhan warga itu kami respon, dan kami diskusikan, bagaimana kita lakukan penataan supaya menjadi rapi dan enak dilewati khusunya dikawasan sekolah,” kata Samson kemarin
Bahkan lanjut dia, pihaknya juga telah menerima aduan langsung dari kepala sekolah, kadang aroma bau masakan tercium hingga ke dalam ruang kelas dan itu sangat tidak nyaman bagi para siswa yang sedang melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
“Smoga bisa kita selesaikan dengan baik tanpa merugikan sepihak, kami akan cari win-win solution,” ungkap mantan Kadisnaker itu.
Mengenai actionnya lanjut Samson, maka akan dimulai dari wilayah kecamatan, dan UMKM hanya memberikan gidens bagaimana dan seperti apa menempatkan PKL tersebut.
“Kita sedang lakukan pendataan PKL itu, berapa warga Kota Bogor dan berapa pedagang yang notabenenya dari luar Bogor,” tambah dia.
Dia menegaskan, karena itu bukan PKL binaan, maka pihaknya tidak bisa melakukan relokasi. Dan skemanya mau dicoba untuk pemindahan ke Lippo. “Saat ini kami belum tahu soal harga di Lippo untuk para PKL, karena masih tahap negosiasi. Intinya supaya Lippo dan para PKL sama-sama tidak merugi,” ujarnya.
Dia juga mengaku, pihaknya sudah melakukan kajian, bahwa dilokasi tersebut tidak bisa dibangun zona PKL. Jadi lahan-lahan yang saat ini ditempati PKL harus di kembalikan ke fungsinya.
“Sudah kita kaji, kalau kita bangun zona PKL maka kondisinya akan tetap sama. Maka lokasi itu harus bersih, fungsinya kembali sesuai peruntukannya yaitu trotoar dan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ujarnya.
Ditempat berbeda, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Safrudin Bima mengaku telah menerima aduan soal PKL di Jalan Malabar dari masyarakat yang merasa terganggu dan dia janji akan bersikap sesuai kapasitasnya. “Ya, kita lihat nanti, disitu memang peruntukannya apa,” katanya.
Diakui Ketua DPD PAN Kota Bogor itu, bahwa dirinya mendengar Pemkot sedang berikhtiar untuk melakukan penataan di wilayah sekitar sekolahan. “Warga kemarin ngobrol sama saya mereka mengeluhkan banjir, Pemkot mau perbaiki drainase tapi tertutup PKL,” ujarnya.
Seperti diketahui, mengenai PKL tersebut banyak dikeluhkan warga, misalnya Mila warga Malabat mengaku, dengan adanya PKL disepanjang Jalan Malabar membuat lingkungan tempat tinggalnya jadi kumuh
“Iya, lihat saja, lingkungan jadi kumuh begini, dengan banyaknya PKL disitu tidak pantas saja, lingkungan jadi kotor, lalu drainase jadi tidak berfungsi. Kalau hujan jalan jadi kaya sungai dan membahayakan. Kemarin saja ada yang pakai sepeda jatoh sampai luka,” kata dia.
Menurutnya, hal itu terjadi karena drainase tidak ada dan mengakibatkan aspal jadi rusak. Selain itu PKL juga merusak penggijauan. “Iya, penghijauan kurang, saya berharap Pemerintah melakukan penataan dan area-area yang dirampas PKL dikembaikan pada fungsinya,” pintanya. (SP)
Discussion about this post