BogorOne.co.id | Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merespons dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan langkah-langkah konkret telah disiapkan untuk menangani persoalan tersebut.
“Sudah langsung ditindaklanjuti,” ujar Teddy dikutip dari beritasatu.com, Jumat (6/6/2025).
Teddy menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol telah berkoordinasi untuk menyusun langkah penanganan.
“Kedua menteri sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tadi kami langsung berkoordinasi dan menindaklanjuti. Persoalan ini segera kami selesaikan,” katanya.
Sebelumnya, aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, menuai protes dari masyarakat dan aktivis lingkungan. Mereka menilai keberadaan tambang merusak ekosistem laut dan daratan di kawasan yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Penghentian ini bersifat sementara. Setelah kami lakukan peninjauan dan verifikasi lapangan, Kementerian ESDM akan menentukan langkah selanjutnya secara objektif dan komprehensif,” tegas Bahlil.
Bahlil juga menyebut bahwa saat ini hanya ada satu perusahaan tambang nikel yang berizin di wilayah tersebut, yaitu PT Gag Nikel. Ia menegaskan akan turun langsung ke lokasi guna mengevaluasi dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post