BogorOne.co.id | Kota Bogor – Rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Balaikota Bogor ke kawasan Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur terus dimatangkan oleh Pemkot Bogor.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi teehadap rencana tersebut kepada warga.
“Sosialisasi sudah dan warga menyambut baik soal rencana itu. Sekarang kita tengah memproses permintaan hibah lahan seluas 6 hektar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),” ujar Rudi, Kamis (18/3).
Menurut dia, DJKN telah memberikan lampu hijau untuk menghibahkan lahan seluas 6 hektar dari total 21 hektar yang dimiki mereka.
Namun sebelum penyerahan aset, DJKN meminta agar KPKNL melakukan kajian sosial ekonomi terhadap rencana itu dan imbas kepada masyarakat sekitar.
“Jadi tinggal menunggu kajian dari KPKNL. Kemudian setelah ada kita akan kirimkan ke DJKN hasilnya,” kata Rudi.
Diakui Rudi, pemindahan pusat pemerintahan dilakukan lantaran Pemkot Bogor berkeinginan untuk memberikan pelayanan terpadu bagi masyarakat yang terpusat di satu kawasan.
“Kam selama ini OPD terpisah-pisah. Nanti ketika pusat pemerintahan sudah dipindah, masyarakat cukup ke kawasan itu untuk mengurus semua administrasi,” tuturnya.
Nantinya, sambung dia, akan ada 20 OPD yang akan menempati kawasan pusat pemerintahan baru di Bogor Raya. “Dari 20 OPD, akan ada 1.745 dari 6.000 ASN yang berkantor disana,” ucapnya.
Rudi menegaskan bahwa Pemkot Bogor menargetkan agar proses hibah lahan tersebut selesai pada tahun ini, sehingga pada 2022 feasibility studies (FS) dan Detail Engineering Design (DED) dapat dirampungkan, dan pembangunan bisa dilaksanakan 2023 dan rampung 2024 mendatang.
“Nah rencananya juga akan dibangun frontage yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan interchange Tol Jagorawi KM 42,5,” pungkas dia. (Fry)
Discussion about this post