BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Isu keselamatan di lingkungan sekolah kembali mencuat setelah Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor menyoroti kondisi gedung SMKN 1 Cileungsi. Fasilitas pendidikan kejuruan tersebut dinilai minim aspek kesiapsiagaan bencana, sehingga berpotensi membahayakan ratusan siswa yang beraktivitas setiap hari.
Komisioner KPAD Kabupaten Bogor, Sofian, menyebutkan gedung sekolah tersebut hanya memiliki satu tangga penghubung antar lantai tanpa jalur evakuasi darurat yang memadai.
“Ada empat kelas di lantai dua dengan total 120 siswa, mereka harus berebut turun lewat satu tangga jika terjadi bencana seperti gempa atau kebakaran. Itu sangat berbahaya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 26 September 2025.
Sofian menegaskan, rehabilitasi gedung harus menyertakan tangga darurat dan fasilitas evakuasi lain. Menurutnya, keselamatan siswa bukan sekadar pelengkap, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi.
BERITA LAINNYA
Tanggung jawab pengawasan dan perbaikan, kata Sofian, ada di tangan pemerintah. Untuk jenjang TK hingga SMP menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sementara SMA dan SLB berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Sekolah harus dibangun dengan memperhatikan mitigasi bencana. Jalur evakuasi, tangga darurat, dan rambu-rambu keselamatan wajib ada. Ini kewajiban, bukan pilihan,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti infrastruktur, KPAD juga mengedepankan pentingnya pendidikan kesiapsiagaan bagi siswa. Sofian menilai, ekstrakurikuler seperti Palang Merah Remaja (PMR) dan keberadaan unit kesehatan sekolah (UKS) perlu dihidupkan kembali. Tujuannya agar siswa tidak hanya tahu belajar di kelas, tetapi juga memahami cara menyelamatkan diri ketika bencana datang.
“Anak-anak harus mengetahui cara menyelamatkan diri, lokasi titik kumpul, hingga penanganan luka ringan. Ini bagian dari menciptakan sekolah yang ramah anak dan aman,” tambahnya.
Peringatan KPAD Bogor sejalan dengan berbagai kasus serupa di sejumlah daerah. Masih banyak sekolah di Indonesia yang tidak dilengkapi jalur evakuasi maupun standar keselamatan bencana. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia merupakan negara dengan risiko tinggi terhadap bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga kebakaran.
Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana masih rendah. Faktor anggaran, minimnya pengawasan, serta lemahnya regulasi menjadi hambatan utama.
Dorongan KPAD Bogor ini diharapkan bisa membuka mata pemerintah daerah dan provinsi bahwa keselamatan anak di sekolah bukan lagi isu pinggiran. Investasi pada sarana evakuasi dan pendidikan mitigasi bencana dianggap sama pentingnya dengan peningkatan kualitas akademik.
“Jangan tunggu korban jatuh dulu baru bertindak. Keselamatan anak adalah prioritas utama,” tutup Sofian.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post