BogorOne.co.id | Kota Bogor – Tarik ulur pelantikan pejabat di lingkungan pemkot Bogor menjadi perhatian banyak pihak, kali ini Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah atau LPKP Bogor yang turut menyoroti dan meminta Dewan memanggil pihak-pihak yang diduga turut campur dalam hak preogratif Wali Kota Bogor.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah atau LPKP Bogor, Rahmatullah mempertanyakan ada skenario apa sehingga proses pelantikan pejabat di Kota Bogor terus molor.
Ditegaskan Along sapaanakrabnya, apakah, karena dugaan adanya dua orang yakni orang dekat wali kota serta ASN Pemkot Bogor non Baperjakat, campur tangan dalam menentukan formasi pejabat, sudah marak diberitakan media massa.
“Dari pada menduga-duga. Lebih baik, panggil saja dua orang yang diduga tersebut oleh Komisi I DPRD Kota Bogor, untuk dimintai klarifikasinya. Jadi, agar semuanya terang benderang,” tegas Rahmatullah, Selasa 31 Januari 2023.
BERITA LAINNYA
Along juga berpesan, wali kota jangan mengakomodir kepentingan dari luar, termasuk orang dekatnya sendiri, karena itu akan menjadi tidak sehat ke depannya di roda pemerintahan.
“Jangan karena dekat dia yang dapat. Tapi siapa yang tepat, maka dia yang dapat. Itu prinsipnya,” ucapnya.
Masih kata dia, bahwa penentuan formasi pejabat yang notabene di tahun politik serta tahun terakhir pasangan Bima Arya-Dedie A Rachim menjabat, harus dan lebih kepada dasar potensi pejabat itu, agar mampu bekerja sesuai kapasitasnya serta orientasinya ke pelayanan yang berkwalitas.
“Hal ini agar yang menjadi target-target dari pasangan kepala daerah, termasuk janji kampanyenya bisa tercapai tanpa melanggar aturan yang ada,” tandasnya.
Seperto diketahui, bahwa rencana rotasi promosi ASN di lingkungan Pemkot Bogor, masih mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, karena mencuatnya kabar mengenai adanya campur tangan pihak lain di luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Sebelumnya, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi menegaskan, bahwa isu miring mengenai campur tangan pihak luar dalam pengelolaan pemerintah daerah bukan hanya kali ini terjadi.Bahkan, tak cuma dalam pada konteks rotasi promosi aparatur saja.
“Bahkan sering sekali kita mendengar ada campur tangan atau ‘pesanan’ pihak tertentu di pelaksanaan mutasi dan itu akan menjadi bola liar ke depannya,” ungkap Yus belum lama ini.
Hal itu kata dia, karena jabatan-jabatan strategis tersebut sesuatu yang bersifat teknis dijalankan. Sehingga tinggal sekarang bisa atau tidak Wali Kota Bogor Bima Arya menepis stigma tersebut.
“Tentu menepisnya bukan hanya sekedar retorik, namun menampilkan berbagai indikator, bahwa dalam rotasi atau mutasi jabatan tak ada intervensi, tidak ada campur tangan dan tak ada juga pesanan dari pihak manapun,” pungkasnya. (Fry)
Discussion about this post