Sejarah RI Ditulis Ulang, Ke Mana Pergi Kasus HAM Berat?

BogorOne.co.id | Depok – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan hanya dua dari 12 pelanggaran HAM berat yang diakui negara akan dimasukkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Keputusan ini, menurutnya, diambil karena pemerintah tidak ingin mencari-cari kesalahan pada setiap era kepemimpinan.

“Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan mudah, pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli usai menghadiri soft launching Sumitro Institute di Taman Sriwedari, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

Fadli menjelaskan, proyek penulisan ulang sejarah nasional terdiri dari 10 jilid dan akan memuat narasi yang lebih menyatukan serta Indonesia-sentris. Ia menegaskan bahwa fokus penulisan bukan pada pelanggaran HAM, melainkan pada sejarah nasional dari masa prasejarah hingga era kontemporer.

“Ini bukan menulis tentang sejarah HAM, ini sejarah nasional Indonesia yang aspeknya begitu banyak dari mulai prasejarah atau sejarah awal hingga sejarah keseluruhan,” jelasnya.

BERITA LAINNYA

Meski begitu, Fadli menampik kekhawatiran bahwa proyek ini akan mengabaikan sejarah yang tercatat dalam sumber atau literatur lain. Ia menyebut penulisan ulang ini dimaksudkan untuk menghapus bias kolonial dan menjadikan sejarah lebih relevan bagi generasi muda.

“Terutama untuk mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional kita dan tentu saja juga untuk menjadikan sejarah itu semakin relevan bagi generasi muda,” ujarnya.

Sebelumnya, proyek ini menuai kritik dari sejumlah sejarawan karena hanya memuat dua dari 12 pelanggaran HAM berat yang diakui Komnas HAM dan negara. Sejumlah peristiwa seperti tragedi 1965, penculikan aktivis 1997-1998, hingga peristiwa Trisakti dan Semanggi tak tercantum dalam outline buku sejarah yang tengah disusun.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023 mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Berikut daftarnya: