BogorOne.co.id | Kota Bogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin dan anggota DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni serta Mardiyanto turun meninjau lokasi bencana longsor yang terjadi di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis 16 Maret 2023.
Kedatangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor ini guna memastikan penanganan bencana berjalan maksimal, sekaligus memberikan dukungan moral kepada relawan dan petugas yang berusaha menemukan empat orang korban yang masih terimbun material longsor.
Didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Theofilo Patricinio Freitas, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor memantau proses evakuasi oleh tim gabungan dan menyambangi posko pengungsian.
Disamping itu, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor juga mengunjungi keluarga dari korban untuk memberikan kekuatan dan menyampaikan rasa belasungkawa. Mereka pun menyampaikan bantuan operasional untuk pos dapur umum relawan dan bantuan kemanusiaan untuk posko pengungsian.
BERITA LAINNYA
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya dari DPRD Kota Bogor kepada keluarga korban yang kehilangan sanak keluarganya atas tragedi bencana longsor yang terjadi.
Ia berharap, dalam waktu dekat ini para korban bisa ditemukan, melihat situasi dimana alat berat sudah mulai dikerahkan oleh tim evakuasi gabungan.
“Semoga para korban bencana alam baik yang hari ini masih dalam pencarian, masih tertimbun sisa longsor, dapat segera ditemukan. Hanya doa tulus dan terbaik dari kami. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah SWT,” ujar pria yang akrab disapa Kang JM.
Lebih lanjut, JM menilai kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Empang sebagai pengingat kepada Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor selaku pemangku kebijakan untuk bisa mengambil langkah pencegahan lebih dini dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana sesuai dengan kontur kemiringan.
“Data ini yang seharusnya memang dimiliki oleh pemerintah, bahwa terdapat beberapa titik yang dirasa perlu mendapatkan treatment lebih lanjut, perlu mendapat konservasi yang lebih kuat, maksimal, itu yang harus lebih dini kita perkuat,” tegas JM.
Dilokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan kejadian longsor di Kelurahan Empang menguatkan kesimpulan bahwa di Kota Bogor terdapat wilayah yang merupakan zona berbahaya dan tidak layak untuk ditinggali. Ia pun menyampaikan beberapa langkah penting untuk dilakukan Pemerintah.
“Pertama, operasi tanggap darurat. Kami melihat langkah yang dilakukan oleh tim gabungan sudah benar. Apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan gerak cepat BPBD, Dinas Sosial, Damkar, TNI, Kepolisian, dan relawan untuk mengevakuasi warga dan melakukan langkah pencarian korban yang belum ditemukan”, jelas Atang.
Kedua, memastikan korban yang selamat mendapatkan penanganan dan perawatan yang maksimal. “Berikutnya adalah memastikan penanganan korban selamat dengan baik. Penanganan medis, posko pengungsian, dan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan ke depan”, imbuhnya.
Terakhir, Ketua DPRD meminta agar relokasi yang sudah direncanakan oleh Pemkot pasca pemetaan lokasi rawan bencana segera dijalankan.
“Bencana ini semakin menguatkan kesimpulan kita bahwa Kota Bogor memiliki wilayah sangat rawan untuk ditinggali warga. Pemetaan wilayah yang sudah kita minta sebelumnya harus segera ditindaklanjuti relokasinya. Relokasi yang belum berjalan secara cepat ini perlu menjadi perhatian bersama oleh kami di DPRD dan Pemkot agar segera memastikan zona hitam yang sudah dipetakan bisa segera dipindahkan,” ujar Atang.
Terkait dengan titik lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi relokasi warga korban bencana dan wilayah rawan bencana, Atang mengungkapkan sudah ada beberapa opsi berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor. Hanya saja, opsi-opsi yang ada perlu diperkuat dan dipastikan lagi lebih lanjut agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Banyak aset lahan milik Pemerintah yang bisa digunakan. Sudah ada beberapa alternatif yang disiapkan. Ini perlu segera dieksekusi. Kalaupun katakanlah pemerintah mengalami kesulitan, lahan di Katulampa bisa digunakan untuk relokasi warga daripada dipake untuk pusat kota pemerintahan baru. Itupun kalau gak ada lahan sama sekali. Tapi kan sebenernya masih ada yang lain,” pungkasnya.
Selain melakukan peninjauan ke lokasi bencana, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor juga mengunjungi lokasi posko bencana yang berlokasi di SMPN 9 Bogor. Disana, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor menyapa dan menguatkan para korban yang tengah mengungsi, sambil menyalurkan bantuan kemanusiaan. (Advetorial)
Discussion about this post