BogorOne.co.id | Kota Bogor – Warga Tanah Sareal, Kota Bogor, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang belum tuntas. Masalah lalu lintas, status prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), akurasi data Desil, sampah hingga pendidikan nonformal menjadi perhatian warga.
Persoalan lalu lintas salah satunya disampaikan Sumarno, warga Kedung Jaya. Menurut dia, meningkatnya aktivitas permukiman dan ekonomi di Tanah Sareal perlu diimbangi dengan penataan lalu lintas untuk menjaga keamanan dan kelancaran mobilitas warga.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Karnain Asyhar, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Rekayasa lalu lintas dan koordinasi antarperangkat daerah dinilai perlu diperkuat.
“Jangan menunggu persoalan menjadi semakin kompleks, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas harus direncanakan sejak sekarang,” kata Karnain, Kamis, 10 September 2026.
BERITA LAINNYA
Persoalan lain berkaitan dengan data Desil yang menjadi salah satu dasar penyaluran program perlindungan sosial. Warga meminta adanya pendampingan ketika data kondisi sosial ekonomi yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Karnain mengatakan mekanisme perbaikan data harus mudah diakses dan transparan. Akurasi data, menurut dia, penting agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan hak hanya karena data belum diperbarui.
Status PSU di sejumlah kawasan perumahan juga menjadi persoalan. Warga meminta kepastian mengenai fasilitas yang hingga kini belum diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota Bogor.
PSU tersebut mencakup fasilitas seperti jalan lingkungan, drainase, taman, penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya. Karnain mendorong pemerintah melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap PSU yang belum diserahkan.
“Warga tidak boleh terus berada dalam posisi menunggu, kepastian status PSU merupakan bagian penting dari kepastian pelayanan publik,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, warga meminta pemerintah memperkuat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga pendidikan nonformal tersebut dinilai penting untuk pendidikan kesetaraan, peningkatan literasi dan pengembangan keterampilan.
Karnain mengatakan penguatan PKBM harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan Kota Bogor.
“Bogor Cerdas bukan hanya berbicara tentang sekolah formal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan belajar sepanjang hayat melalui penguatan PKBM yang berkualitas,” kata dia.
Persoalan sampah juga menjadi perhatian. Karnain mendorong pengurangan sampah dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, pengomposan serta penguatan bank sampah.
Menurut dia, persoalan sampah tidak cukup ditangani melalui pengangkutan oleh pemerintah. Pengurangan timbulan sampah membutuhkan perubahan perilaku warga dan kolaborasi dengan RT, RW serta komunitas lingkungan.
Sementara di sektor ketahanan pangan, warga mendorong penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT), antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan, urban farming, pelatihan dan dukungan sarana produksi.
Karnain mengatakan berbagai persoalan tersebut akan dikawal melalui fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
“Politik harus menghadirkan manfaat yang dirasakan rakyat. Aspirasi warga Tanah Sareal tidak boleh berhenti sebagai catatan reses, tetapi harus dikawal hingga menjadi kebijakan dan solusi nyata bagi masyarakat,” tutup Karnain.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post