BogorOne.co.id | Kota Bogor – Sejak terpilih pada Musda Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) VIII tanggal 5 November 2022, Ade Sarip H. seakan mengajak berlari semua jajaran pengurusnya untuk sungguh-sungguh menjalankan amanat Musda.
Langkah pertama adalah dengan mengingatkan seluruh pengurus untuk menandatangani fakta integritas kesanggupan menjadi pengurus masa bakti 2022-2027, yang dilaksanakan di Gedung YPLP PGRI Jalan Merdeka Kota Bogor.
Selanjutnya pada tanggal, 24 November dilanjutkan dengan audiensi dengan pihak eksekutif yaitu dengan Wakil Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan bertempat di Sri Paseban Bima Balaikota Bogor.
Ketua BMPS Ade Sarip menyampaikan terima kasih atas bantuan Pemkot dengan memberikan bantuan BOSDA dan BSM bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta.
Dia berharap selain sifatnya bantuan dana juga menyampaikan agar Pemkot beserta jajaran pemerintahan khususnya di bidang pendidikan untuk benar-benar melahirkan kebijakan yang tidak mendikotomi pendidikan yang diselenggarakan negeri maupun swasta.
Ada empat poin penting yang jadi konsen BMPS terutama dalam PPDB yaitu, transparan dalam hal kuota penerimaan siswa baru. Mengkaji ulang pendirian Unit Sekolah Baru (USB) karena secara pemetaan sudah sangat memadai.
Selanjutnya adalah, moratorium terbatas untuk pendirian sekolah swasta baru, agar tidak mematikan sekolah swasta yang sudah ada dan mengoptimalkan sekolah swasta untuk menjadi katup pengaman bagi siswa siswa tidak mampu dengan bantuan khusus dari Pemkot dan jajaran legislatif.
Wakil Wali Kota Dedie A Rachim menyampaikan apresiasi terhadap sekolah swasta, apalagi beliau dari TK sampai SMA bersekolah di sekolah swasta.
Dia menyadari keterbatasan dana yang dikelola Pemkot, khususnya di bidang pendidikan. Beliau berjanji beserta jajaran Disdik untuk mengkaji berbagai kebijakan di bidang pendidikan agar tidak saling merugikan antar berbagai pihak.
Tak hanya disitu, tetapi audiensi berlanjut dengan pihak DPRD Kota Bogor, yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022.
Ketua DPRD Kota Bogor yang menerima langsung jajaran pengurus BMPS. Harapan yang sama seperti pada Pemkot, disampaikan kepada pihak DPRD agar menjadi bagian yang mengedukasi masyarakat
Yakni jangan sampai anggota Dewan menjadi bagian dari orang yang menitipkan anak anak ke sekolah negeri.
Jangan sampai melanggar ketentuan dasar yang telah digariskan dalam Standar Nasional Pendidikan, misal 32 siswa/kelas.
Menurutnya, kalau dasarnya animo, semua juga ingin sekolah ke negeri.
Namun bagaimana mewujudkan sekolah tanpa dikotomi.
Atang Trisnanto selaku Ketua DPRD Kota Bogor mengaku sangat gembira didatangi para penyelenggara sekolah swasta di Kota Bogor, ia akan menyampaikan aspirasi tersebut ke para anggota dewan.
Dirinya, menyampaikan jangan ragu untuk datang ke rumah rakyat dan mengadukan hal hal terkait kebijakan yang kurang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat.
Sementara Ade Sarip H. mengucapkan rasa terima kasih atas penerimaan Ketua DPRD dan ia beserta jajaran pengurus dan akan terus berkomunikasi agar berbagai kebijakan di bidang pendidikan.
“Sehingga, tidak merugikan para penyelenggara sekolah swasta yang telah banyak membantu program pemerintah Kota Bogor, khususnya dalam bidang pendidikan,” tandasnya. (*)
Discussion about this post