BogorOne.co id | Kabupaten Bogor – Menyusul kebijakan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan membentuk Tim Protokol Kesehatan Sekolah.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat menghadiri serah terima bantuan paket percepatan pendidikan dari PGN, di SMPN 1 Cisarua, beberapa waktu lalu.
Politisi Gerindra itu menjelaskan, rencana Sekolah Tatap Muka atau pembelajaran secara langsung di Kabupaten Bogor hanya dibatasi untuk 157 SD dan SMP di Kabupaten Bogor.
“Kita akan bentuk Tim Prokes Sekolahnya dulu, yang bertugas untuk menetapkan sekolah mana yang sudah siap Prokesnya, itu yang bisa melakukan pembelajaran secara langsung,” ujar Wabup.
BERITA LAINNYA
Menurutnya, perlu kehati-hatian dalam pemberlakuan Sekolah Tatap Muka di ditengah pandemi Covid-19. Proses seleksi ditempuh untuk menilai kelayakan sekolah dalam memberlakukan Sekolah Tatap Muka.
“Seleksi dilakukan supaya ada parameternya. Tidak bisa sembarangan. Terlebih sekolah yang berada di daerah perkotaan yang dampak pandeminya cukup tinggi, sehingga kita akan uji coba Prokesnya, bisa atau tidak mereka meminimalisir penyebaran Covid-19,” paparnya.
Lanjut Iwan mengatakan, evaluasi sangat penting untuk dilakukan setelah adanya kegiatan Sekolah Tatap Muka. Apakah dengan kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif salah satunya penyebaran Covid-19 di kluster sekolah.
“Kita berikan percobaan dulu, jika tidak ada dampak negatif, baru kita bisa terapkan Sekolah Tatap Muka di seluruh Kabupaten Bogor,” tambahnya
Selain itu, untuk para siswa maka diusahakan rapid tes Antigen, supaya kegiatan pembelajaran langsung ini tidak ada dampak lain. “Untuk gurunya kita koordinasikan dengan Dinkes agar dilakukan vaksinasi,” tegas Iwan.
Ia juga mengungkapkan, untuk sekolah yang masih menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), ia akan mengoptimalkan bantuan Paket Percepatan Pendidikan dari PGN. Paket berupa tablet dan aplikasi smart learning offline-online.
“Kita akan simulasikan dulu bersama Disdik dan para kepala dinas termasuk TAPD, agar paket percepatan pendidikan ini bisa digunakan di sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga PJJ bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (Gie)
Discussion about this post