BogorOne.co.id | Kota Bogor – Berbedanya pendapat antara Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim soal Rumah Sakit (RS) Lapangan menjadi sorotan banyak pihak tak terkecuali dari kalangan wakil rakyat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) misalnya yang melontarkan kritikan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait dengan Rumah Sakit Lapangan (RSL) dalam menangani pasien Covid-19.
Politisi PPP itu mengatakan, sikap Pemkot Bogor tak seperti diawal yang sangat ngotot untuk membangun RSL dibangun di kawasan Stadion Pajajaran, Kota Bogor itu sebagai RS Darurat covid-19.
Saat masa operasional RSL yang habis Minggu (18/04/21), Pemkot Bogor hanya pasrah menunggu keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut ASB, berdiri hingga beroperasionalnya RS lapangan menjadi catatan kritis komisi IV. Karena pihaknya tidak mengetahui apa itu RSL, bagaimana operasionalnya, bagaimana skema anggarannya.
“Dari awal kita tidak dilibatkan, jadi bagaimana kita tahu kelanjutannya,” kata ASB, Minggu (18/04/21).
Selain itu, pasca penutupan RSL yang menjadi perhatian adalah SDM yang direkrut untuk membantu menangani pasien Covid-19. Mau bagaimana dan mau dikemanakan. “Ya, apalagi menjelang Idul Fitri, jangan sampai timbul gejolak baru,” ujarnya.
ASB menegaskan, mengenai polemik RS Lapangan, Pemkot Bogor saat ini menunjukan inkonsistensi alias labil dalam membuat kebijakan.
Padahal sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan tetap akan menyiagakan operasional RS Lapanga. Alasannya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada momen Ramadan dan Idul Fitri.
“Bukan cuma kali ini saja (tidak konsisten, red). Jelas contohnya, gembar-gembor akan perpanjang, nah sekarang malah memperkuat puskesmas jadi RS tipe D, alkes dari RS Lapangan disebar ke sana. Kan nggak konsisten,” katanya.
Dia juga mengungkapkan, DPRD sudah mengingatkan sejak awal bahwa pengadaan anggaran pembuatan RS Lapangan Kota Bogor mestinya dipakai untuk penguatan RSUD Kota Bogor.
“Ya, misalnya dengan menambah ruang isolasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD. Tentunya dengan pertimbangan Pemkot Bogor akan mempunyai aset tambahan,” tuturnya.
Tidak hanya itu, kata ASB, keputusan pembentukan RS Lapangan pun terlihat begitu tergesa-gesa dan tidak ada perencanaan serta kajian yang matang. Hal itu bisa dilihat dari tumpang tindihnya regulasi.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa RS Lapangan Kota Bogor sampai hari ini berada di bawah koordinasi RSUD Kota Bogor. Bukan di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku leading sektor,” kritiknya.
Ia juga mempertanyakan apakah Pemkot Bogor sudah memikirkan nasib mereka jika sampai ada pemutusan kontrak kerja.
“Jika memang sudah tidak ada anggarannya, lebih baik ditutup saja dan jangan dipaksakan. Karena siapa yang akan menanggung anggaran dan siapa yang akan pegang anggaran. Semua pasti lepas tangan,” tandasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada momen Ramadhan dan Idul Fitri ini Pemkot Bogor tetap akan menyiagakan RS Lapangan.
Bima berpendapat, bahwa semua harus antisipasi gelombang kedua. Tidak boleh lengah. Karena di banyak negara itu lengah, terjadi gelombang kedua. Terutama di bulan Ramadhan ini.
“Kalau kita mampu melewati bulan Ramadhan tidak ada lonjakan kasus, Insya Allah aman. Tapi kalau Ramadhan terjadi lonjakan, dan ketersediaan ruang isolasinya di rumah sakit tidak ada, bagaimana,” ungkap Bima, Senin (12/04/21).
Sementara Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku, terkait perpanjangan masa operasional RS Lapangan belum mendapatkan jawaban dari BNPB. Sehingga dia berpendapat tidak perlu diperpanjang.
“Belum ada komunikasi lanjutan, jadi sepertinya kita tidak perlu memperpanjang rumah sakit lapangan,” kata Dedie, Kamis (15/04/21).
Ia menjelaskan, dengan tidak diperpanjangnya masa operasional RS Lapangan, maka alat kesehatan (alkes) yang saat ini ada di RS Lapangan akan disebar ke puskesmas se-Kota Bogor.
(Gie | Fik)
Discussion about this post