BogorOne.co.id | Kota Bogor – Kota Bogor jadi sorotan, sebab berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, kota hujan masuk data kota dan kabupaten termiskin di Jawa Barat pada 2022.
Pertama kabupaten termiskin versi BPS Jawa Barat itu adalah Kabupaten Indramayu dengan persentase angka kemiskinan mencapai 12,77 persen.
Kemudian, Kabupaten Kuningan dengan 12,76 persen, Kabupaten Cirebon 12,01, Kabupaten Majalengka 11,94 persen dan Kabupaten Bandung Barat 10,82 persen.
Dari data yang sama, di posisi pertama kota termiskin di Jawa Barat ada Kota Tasikmalaya dengan persentase angka kemiskinan mencapai 12,72 persen.
BERITA LAINNYA
Diikuti Kota Cirebon 9,82 persen, Kota Sukabumi 8,02, Kota Bogor 7,10 dan Kota Banjar 6,73.
Menyikapi data itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan angka kemiskinan yang terjadi meningkat diakhir masa jabatan, Wali Kota Bima Arya.
Sebab, berdasarkan data BPS di 2022 jumlah penduduk miskin Kota Bogor mencapai 79,2 ribu jiwa atau 7,10 persen. Sementara pada 2021 80,1 ribu jiwa, dan pada 2020 sebesar 75 ribu jiwa.
“Padahal dengan adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif diakhir masa jabatan walikota seperti Taman, GOM, dan jembatan harusnya membuat pertumbuhan ekonomi karena menyerap tenaga kerja,” ungkap ASB, Jumat 23 Juni 2023.
Gus M sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa saat ini Kota Bogor memiliki sebuah maskot bernama Rubo (Rusa Bogor), di mana kehadiran maskot itu digadang akan memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Namun, rupanya tak berdampak positif.
“Ini menjadi sebuah gambaran bahwa Kemiskinan absolut terjadi dikarenakan program dan kegiatan yang dilakukan tidak menyasar pada tataran dasar kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Politisi PPP itu menegaskan, seharusnya pembangunan di Kota Bogor lebih berpihak kepada pergerakan UMKM. Dengan kondiai ini kata dia, apakah pembangunan di Kota Bogor lebih berpihak pada kelompok middle up saja.
“Atau ini adalah pembenaran bahwa Pemkot hanya membangun di tataran permukaan dan tampak bagus untuk pencitraan,” katanya.
Kendati demikian, sambungnya, harus juga dipertanyakan indikator dan parameter yg dipakai sama BPS. Karena DPRD dan Pemkot terus melakukan berbagai program utk pemulihan ekonomi pasca Covid 19.
“Apakah angka kemiskinan berbanding lurus dengan ketidakmampuan Pemkot menurunkan angka pengangguran, PMKS dan stunting serta program UHC,” ucapnya.
Jangan sampai, kata Gus M, Kota Bogor yang memiliki segudang prestasi, tapi juga masuk dalam lima besar kita termiskin di Jabar.
“Angka kemiskinan di Kota Bogor adalah Akumulasi bahwa prog keg yang dijalankan selama ini masa tak menyasar pada kebutuhan dasar,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fachrudin mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru dari Kementerian PMK, warga miskin di Kota Bogor menyentuh 6,8 persen dari total penduduk 1,2 juta jiwa. Sementara menurut BPS 7,10 persen.
“Kalau untuk data DTKS bukan merupakan penduduk miskin, tapi data penduduk yang pernah diusulkan atau mengusulkan untuk meminta bantuan sosial. Dari data DTKS yang dinyatakan layak mendapatkan bantuan program PKH ada kurang lebih 34 ribu KK,” jelas Kadinsos. (Fry)
Discussion about this post