BogorOne.co.id | Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan modul perlindungan dan pengasuhan anak akan dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah berkonsep asrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Untuk Sekolah Rakyat ini karena berbasis asrama, harus mendapat pengasuhan. Dari beberapa kementerian terkait kami sudah bahas juga adanya modul untuk perlindungan dan pengasuhan,” ujar Komisioner KPAI Ai Rahmayanti dalam konferensi pers Retret Tahap II Kepala Sekolah Rakyat di Pusdiklatbangprof Kesejahteraan Sosial, Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Menteri Sosial Sekolah Rakyat atau Gus Ipul, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Komandan Resimen Arhanud 1/Falatehan Kolonel Arh Tamaji, serta perwakilan dari Kemendikdasmen, Kemendagri, Kemenag, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ai menjelaskan, modul tersebut akan menjadi pedoman bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah anak. “Meski ada pengasuh pengganti, tetap harus berbasis pada hak anak dan hak asasi manusia (HAM), agar kekerasan bisa dimitigasi dan ada kebijakan keselamatan anak, mulai dari penyadaran, pencegahan, pelaporan hingga penanganan,” jelasnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan aman bagi peserta didik. Salah satu langkahnya, kata dia, adalah dengan menjadikan modul perlindungan dan pengasuhan sebagai bagian dari kurikulum resmi.
“Kita masukkan ke dalam kurikulum dan modul-modulnya agar kepala sekolah dan guru memahami dengan baik,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, Kementerian Sosial melibatkan KPAI dan kementerian terkait untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan tenaga pendidik. Selain modul, upaya pencegahan bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV).
Terkait pelaksanaan masa matrikulasi dan orientasi siswa yang dimulai pada 14 Juli 2025, Kemensos menyatakan sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat telah siap beroperasi. Sementara 100 titik tambahan akan menyusul secara bertahap sesuai kesiapan sarana dan prasarana.
“Yang 100 lagi, 94 titik minggu ini mulai rekrutmen guru dan siswa. Insya Allah bisa menampung lebih dari 10 ribu siswa. Pada akhirnya akan ada sekitar 200 titik,” kata Gus Ipul.
Adapun peluncuran resmi Sekolah Rakyat masih menunggu jadwal dari Presiden Prabowo Subianto. “14 Juli kita mulai masa matrikulasi dan orientasi, peluncuran resminya oleh Presiden, tinggal menunggu waktunya,” tutupnya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post