BogorOne.co.id | Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang akan segera dibongkar. Keputusan ini diambil setelah hasil kajian teknis dari Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kondisi konstruksi jembatan sudah rapuh dan tidak layak digunakan.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan demi mengutamakan keselamatan masyarakat. “Kalau kita tidak ambil langkah konkret untuk mengganti atau menghapus, ini berisiko membahayakan masyarakat. Karena itu, JPO ini tidak boleh lagi dilintasi,” ujarnya saat meninjau lokasi, Rabu (20/8/2025).
Dedie menjelaskan, sebelumnya Pemkot menerima banyak masukan agar JPO tersebut diperbaiki. Namun, langkah perbaikan tidak memungkinkan sebelum ada penilaian kelayakan. Hasil kajian resmi justru menunjukkan bahwa jembatan sudah tidak bisa dipertahankan.
Menurutnya, pembongkaran akan dilakukan setelah proses administrasi penghapusan aset selesai. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan PT KAI, Kementerian PUPR, serta Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk menyiapkan fasilitas penyeberangan alternatif.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penggunaan pelican crossing atau zebra cross dengan dukungan lampu lalu lintas serta petugas pengatur jalan, seperti yang diterapkan di kawasan Sudirman–Thamrin, Jakarta. “Kami ingin membangun budaya kota modern yang menghargai pejalan kaki. Di banyak kota maju, penyebrang jalan menjadi prioritas. Kita juga harus mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih menghormati pejalan kaki,” tambah Dedie.
Selain itu, Pemkot Bogor juga tengah menata ulang akses masuk penumpang KRL menuju Stasiun Bogor. Saat ini, sekitar 70 persen penumpang sudah diarahkan melalui akses Alun-alun, sementara 30 persen masih menggunakan jalur Mayor Oking. Penataan ini dinilai penting mengingat jumlah penumpang KRL mencapai 100 ribu orang per hari dengan keberangkatan setiap lima menit sekali.
Dedie menegaskan, meski JPO Paledang dibongkar, kebutuhan fasilitas penyeberangan tetap menjadi prioritas. “Kami pastikan ada solusi agar masyarakat tetap nyaman dan aman menyeberang. Soal titik penyeberangan alternatif masih dalam kajian bersama pihak terkait,” katanya.
Pemkot menargetkan pembongkaran JPO Paledang dapat segera dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan teknis rampung, termasuk penghapusan aset dan pemanfaatan material bangunan yang masih bisa digunakan kembali.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post