BogorOne.co.id | Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario pengamanan penyelenggaraan ibadah haji 2026 menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Puan, konflik yang memanas di kawasan tersebut tidak boleh mengganggu hak jemaah Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Namun pemerintah tetap harus mengantisipasi kemungkinan terburuk jika situasi keamanan memburuk.
“Dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun yang terkait dengan ibadah harus tetap bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” kata Puan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.
Puan mengatakan DPR akan meminta Komisi VIII DPR mengkaji berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji tahun depan. Kajian tersebut, kata dia, mencakup evaluasi aspek keamanan, kesiapan logistik, hingga perlindungan bagi jemaah Indonesia.
Ia menilai langkah antisipatif penting dilakukan sejak dini mengingat ibadah haji melibatkan perjalanan jutaan orang ke kawasan yang saat ini tengah diliputi ketidakpastian politik dan keamanan.
“Kami akan meminta komisi terkait melakukan kajian dan evaluasi atas situasi seperti ini,” ujar Puan.
Meski demikian, Puan berharap pemerintah tetap mengupayakan agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan normal. Ia menekankan keselamatan dan kenyamanan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran terhadap berbagai aktivitas internasional di kawasan tersebut, termasuk perjalanan ibadah haji yang setiap tahun diikuti jutaan umat Islam dari berbagai negara.
Karena itu, pemerintah diminta terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah sekaligus memastikan kesiapan penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post