BogorOne.co.id | Kota Bogor – Komisi V DPR RI menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah pusat untuk menata pelintasan sebidang kereta api di sejumlah daerah, termasuk di Kota Bogor. Perlintasan di Jalan MA Salmun dan Kebon Pedes menjadi dua titik yang masuk dalam prioritas penanganan.
Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, saat memimpin kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026).
Menurut Hamka, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk membenahi perlintasan sebidang di berbagai wilayah Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam program tersebut.
“Presiden telah menyiapkan anggaran Rp4 triliun untuk membenahi seluruh perlintasan sebidang di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas. Nantinya akan dibangun flyover dan underpass,” kata Hamka.
BERITA LAINNYA
Ia mengatakan, kunjungan ke Stasiun Bogor dilakukan untuk melihat langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan operasional perkeretaapian, termasuk kondisi perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun yang dinilai perlu mendapat perhatian dari aspek keselamatan dan kelancaran mobilitas warga.
Hamka menegaskan Komisi V DPR RI akan mengawal pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, peningkatan keselamatan transportasi, khususnya perjalanan kereta api, menjadi salah satu arahan pemerintah yang harus segera diwujudkan.
Untuk itu, sejumlah kementerian dan lembaga akan dilibatkan sesuai kewenangannya. Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertugas menangani aspek perkeretaapian, sementara pembangunan flyover dan underpass akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, pendanaan juga dapat didukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Komisi V DPR RI juga meminta pemerintah menyusun peta jalan penyelesaian perlintasan sebidang yang memuat capaian dalam tiga tahun terakhir serta rencana penanganan lima tahun mendatang.
“Kami meminta adanya road map penyelesaian perlintasan sebidang karena persoalan ini berpotensi menimbulkan korban yang lebih besar,” ujar Hamka.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan penataan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun telah masuk dalam usulan program intervensi pemerintah pusat pada 2027.
Menurut Jenal, sejumlah opsi tengah dikaji, mulai dari pembangunan underpass, flyover, hingga pemasangan palang pintu perlintasan.
Selain MA Salmun, Pemerintah Kota Bogor juga mengusulkan percepatan penanganan perlintasan di Kebon Pedes. Proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap Detail Engineering Design (DED) di Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk penanganan kawasan Kebon Pedes mencapai sekitar Rp350 miliar, termasuk untuk pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi. Karena itu, pembiayaannya direncanakan melalui skema kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bogor.
Sementara itu, penataan perlintasan di Jalan MA Salmun dipastikan mulai dikerjakan tahun depan. Jenal mengatakan proyek tersebut tidak akan menutup akses warga secara total sebagaimana isu yang sempat beredar.
“Akan dibangun flyover. Mereka melihat langsung kondisi lapangan dan akses warga yang sangat vital. Jadi tidak ditutup total, tetapi dibangunkan flyover untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua,” kata Jenal.
Selain pembangunan infrastruktur, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga berencana merekrut warga setempat sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Program itu diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post