BogorOne.co.id | Samarinda – Isu anggaran laundry sebesar Rp 450 juta milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ramai diperbincangkan di media sosial. Anggaran tersebut sempat disalahartikan sebagai kebutuhan pribadi kepala daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur, Astri Intan Nirwany, membantah anggapan tersebut. Ia menyatakan, anggaran itu tidak digunakan untuk mencuci pakaian gubernur.
Menurut Astri, istilah “belanja laundry kepala daerah” yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan penamaan administratif. Penggunaan anggaran, kata dia, dialokasikan untuk kebutuhan operasional fasilitas resmi pemerintah.
“Secara nomenklatur memang tertulis seperti itu, tetapi penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga di lingkungan gedung,” ujar Astri pada Senin, 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk menunjang enam fasilitas di kawasan kantor gubernur, yakni gedung pusat administrasi, rumah jabatan gubernur Lamin Etam, Olah Bebaya, Odah Etam, guest house, dan musala.
Astri mengatakan, seluruh gedung itu aktif digunakan sepanjang tahun, baik untuk kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat. Kebutuhan jasa laundry mencakup perawatan berbagai perlengkapan seperti karpet, gorden, bed cover, hingga taplak meja untuk jamuan resmi.
Menurut dia, kebutuhan tersebut meningkat seiring kebijakan efisiensi anggaran, di mana sejumlah kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas milik pemerintah.
“Sekarang kegiatan banyak dilakukan di gedung pemerintah dan tidak dikenakan biaya bagi masyarakat,” kata Astri.
Ia menambahkan, nilai Rp 450 juta merupakan estimasi kebutuhan selama satu tahun untuk seluruh fasilitas tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah akan tetap melakukan evaluasi guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Anggaran ini untuk mendukung operasional enam gedung selama satu tahun, bukan untuk kepentingan pribadi. Namun, tetap akan kami evaluasi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap penjelasan ini dapat meluruskan informasi yang beredar di publik terkait penggunaan anggaran tersebut.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post