BogorOne.co.id | Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah lumbung padi nasional akibat fenomena kemarau basah yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2025.
“Jadi kita kerja sama dengan BMKG, apa saja yang kami harus lakukan,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Lilik Retno Cahyadiningsih, dikutip dari Beritasatu.com, Sabtu (31/5/2025).
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) telah memasang sistem peringatan dini di sejumlah daerah penghasil padi. Sistem ini berfungsi untuk memantau curah hujan dan memungkinkan respons cepat jika terjadi peningkatan risiko banjir.
“Teman-teman di BBWS dan BWS sudah memasang peringatan dini, lalu kita siapkan mitigasi, terutama di wilayah-wilayah lumbung padi,” ujar Lilik.
Ia menambahkan, saat ini terdapat 14 provinsi yang menjadi fokus utama Kementerian PUPR dalam menghadapi potensi banjir selama musim kemarau basah.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan bahwa tahun 2025 dikategorikan sebagai musim kemarau basah, yaitu kemarau yang tetap disertai hujan dengan intensitas bervariasi di berbagai wilayah Indonesia.
“Curah hujan pada April umumnya tergolong menengah hingga tinggi. Beberapa wilayah bahkan mencatat curah hujan sangat tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua,” ujar Dwikorita.
Memasuki Mei, curah hujan menurun menjadi kategori rendah hingga menengah, tetapi tetap tinggi di sebagian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pada Juni dan Juli, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami hujan kategori rendah hingga menengah, namun wilayah timur seperti Sulawesi dan Papua masih berpotensi mengalami hujan tinggi.
Dwikorita juga mengingatkan bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan meningkat di Sumatera bagian selatan dan Kalimantan bagian selatan mulai akhir Juli hingga Agustus.
“Juli sudah memasuki musim kemarau monsunal di beberapa wilayah dengan peningkatan intensitas serta perluasan wilayah terdampak dibanding bulan sebelumnya,” jelasnya.
Pemerintah berharap kolaborasi antara Kementerian PUPR dan BMKG ini mampu menekan dampak negatif dari pola cuaca ekstrem, khususnya terhadap ketahanan pangan nasional.
Discussion about this post