Oleh : Syabar Suwardiman, S.Sos., M.Kom. Sekretaris Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMPS) Kota Bogor
BogorOne.co.id | Kota Bogor –Tulisan ini terinspirasi dari seorang guru yang aktif dalam sebuah komunitas rumah belajar. Dia penggagas dari komunitas itu. Bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan.
Kegiatan utamanya adalah menghimpun sumber daya pendanaan bagi masyarakat lemah. Lemah dalam motivasi belajar dan lemah secara ekonomi.
Cara berpikirnya berdasarkan pengalaman bertahun tahun sebagai seorang guru. Selama ini yang mendapatkan bantuan atau bea siswa, adalah siswa berprestasi (secara kognitif), pada umumnya dari keluarga yang relatif mampu.
Lalu siapa yang memikirkan orang yang lemah motivasi belajarnya dan lemah secara ekonominya?
Secara teoretis lemah ekonomi adalah berarti miskin. Kemiskinan ditinjau dari aspek keilmuan ada kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.
Musuh utama agamapun adalah kemiskinan. Sebab menyebabkan kufur yang akhirnya menjadi kafir atau tertutup pada kepekaan lingkungan.
Mereka yang dilanda kemiskinan akan tak peduli pada keadaan. Jika secara ekonomi anak adalah mampu menghasilkan atau membantu ekonomi keluarga maka anak akan dieksploitasi, sehingga kebutuhan dasar anak misal pendidikan akan ditinggalkan.
Cara berpikir guru yang menginspirasi tulisan ini adalah sadar bahwa pendidikan melanggengkan struktur yang menjadikan orang miskin makin terpinggirkan.
Paulo Freire menyebutnya sebagai pendidikan kamu tertindas. Pendidikan di lembaga formal ikut melanggengkan kemiskinan struktural.
Kurikulum dibuat oleh orang orang mapan dan mempertahankan kemapanan. Tak ada ruang yang lebih leluasa untuk orang miskin. Paulo Freire kemudian mengemukakan ide fundamental, pendidikan yang membebaskan.
Lalu Apa Kaitannya Paparan teoretis Tadi dengan Tawuran Pelajar?
Dengan cara berpikir tadi jangan-jangan siswa pelaku tawuran adalah para pelajar yang termarjinalkan. Lemah motivasi belajarnya, lemah juga ekonominya.
Kapolresta Bogor mengungkapkan ciri-ciri pelaku tawuran selalu terlambat masuk sekolah, sering bolos, pakaiannya tidak rapi, nilai jelek. Ada sentilan dari Pak Kapolresta ditambah tidak adanya kepedulian guru.
Dikaitkan dengan gagasan guru yang menginspirasi tulisan ini, harusnya sentilan Kapolresta menjadi pertanyaan yang diperdalam dan diperluas?
Mengapa tidak ada kepedulian masyarakat, karena makna pendidikan itu luas, di sekolah sangat terbatas. Di luar sekolah ada orang tua, ada tokoh masyarakat, ada polisi.
Anak nakal bukan produk sekolah tetapi adalah produk lingkungan. Berarti tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab negara.
Bukan hanya sekolah. Oleh karena itu solusinya tidak dengan tindakan emosional dengan menutup sekolah. Bagaimanapun sekolah swasta telah memberikan kontribusi besar, termasuk andil dalam peningkatan IPM suatu daerah.
Beberapa Solusi Yang Sudah Pada Jalurnya :
Sekolah Ibu, gagasan langsung Wali Kota Bogor sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah karakter anak, hampir semua permasalahan anak berasal dari keluarga inti.
Apalagi tingkat perceraian Kota Bogor dan juga Kabupaten cukup tinggi. Namun ketika Kota membuka sekolah Ibu, apakah kabupaten tetangga Kota Bogor melakukan hal yang sama?
Mari kita buka kasus dengan jernih, ternyata pelaku bukan berdomisili di Kota Bogor. Mengapa yang ditutup sekolahnya? Kalau lebih praktis mengapa tidak melarang lintas kota/kabupaten saja? Namun ini Indonesia, semua orang berhak sekolah.
Merger sekolah, di Jakarta pernah dilakukan zaman Gubernur Lagendaris Ali Sadikin. Dia menggabungkan SMAN 9 dan SMAN 11 menjadi SMAN 70. Kalau sekolah swasta pelaku tawuran ditutup bagaimana dengan sekolah negeri? Dari sisi hukum sama saja.
Solusi Alternatif
Sekolah pelaku tawuran memiliki riwayat panjang, ada jejak alumni, kebanggaan sempit asal sekolah. Kebanggaan sempit ini sering menjadi pemicu, hanya karena sebuah provokasi dari sekolah lain.
Jika negeri bisa dimergerkan, menurut saya sekolah swasta yang sering terlibat tawuran harus berani memulai dengan jenama baru. Ini untuk memutuskan mata rantai kebanggaan sempit tadi. Peran pemerintah adalah mempermudah terkait jenama baru tadi.
Dari sisi praktis harus ada tindakan luar biasa (extraordinary), siswa yang terlibat dalam tawuran harus diambil alih negara karena sudah bermasalah sejak di keluarga. Didik mereka menjadi pasukan cadangan, atau menjadi tenaga sukarela ditempatkan di pulau-pulau terluar Indonesia.
Jangan sampai saudara kita yang lemah motivasi belajar dan lemah ekonominya makin termarjinalkan. (*)
Discussion about this post