BogorOne.co.id I Kota Bogor – Sejumlah program dan target disiapkan Bank Kota Bogor untuk dijalankan tahun 2022, diantaranya memaksimalkan tabungan dan deposit untuk modal kredit dan tahun depan menaikan volume kredit hingga 10 persen.
Dirops Bank Kota Bogor Tommy Indra Gunawan mengatakan, program kerja yang akan dilaksanakan untuk lima tahun kedepan adalah, menyusun strategi dan mengakselerasi peningkatan volume aset terutama dalam penghimpunan dana baik tabungan maupun deposito.
“Dalam hal tabungan dan depositio kita ada strategi khusus untuk bisa meraih tabungan dan depositio, salah satunya kita memiliki suku bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jauh lebih tinggi dibanding bank umum,” katanya.
Di Bank Kota Bogor kata dia, masimal LPS sekitar 6 persen, sementara di bank umum minimal 2 dan paling tinggi 4 persen. Dan menurutnya hal Itu menjadi bekal untuk menignkatkan volume simpanan baik tabungan maupun deposito.
BERITA LAINNYA
“Jadi baik tabungan atau deposit secara umum tidak ada perbedaan. Tetapi yang lebih menarik bagi BPR suku bunganya lebih tinggi dibanding bank umum. Dan ini sebagai daya tarik,” ungkapnya.
Dijelaskan Tommy setelah tabungan dan deposito diraih semaksimal mungkin, nanti akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
“Itulah fungsi bank sebagai media intermediasi antara masyarakat kelebihan dana ditampung oleh kita dalam bentuk tabungan deposito, kemduian disalurkan dlaam bentuk kredit,” tuturnya.
BPR Kota Bogor kata dia, memiliki berbagai macam prodak kredit diantaranya kredit konsumtif dan kredit modal kerja. Kredit modal kerja lebih cenderung ke para pelaku usaha seperti UMKM dan usaha tingkat atas.
Untuk target volume kredit tahun 2022 meningkat sekitar 10 persen dari target tahun lalu. Dan secara nasional pertumbuhan kredit itu sekitar 7 persen. “Wajar kalau kita melebihi itu,” ucapnya.
Mengenai berbagai kendala yang dihadapi dampak pandemi Covid-19 yang telah melanda selama dua tahun kebelakang menurutnya lembaga perbankan harus bijak terutama untuk para pelaku UMKM.
“Kalau mereka betul-betul usahanya mengalami hambatan karen pandemi, kita beri kebijakan relaksasi kredit contohnya kalau mereka harus membayar angsurna pokok bunga Rp1 juta, kita beri relaksasi angsuran pokoknya tidak perlu bayar, namun bunganya tetap dibayar,” tambahnya.
Atau dikenakan opsi lain, tergantung case jenis usahanya apa, kesulitannya akan dianalisa apakah nanti ada penundaan, diturunkan pokoknya atau jangka waktunya diperpanjang. Sehingga angsuran pokoknya mengecil dan lain sebagainya.
Tetapi menurutnya, program relaksasi tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Misalnya ada PNS yang datang untuk meminjam kemudian meminta relaksasi, itu tidak bisa karena PNS ketika pandemi atau tidak gajinya tetap stabil,” tandasnya.
Untuk pelayanan Bank Kota Bogor memiliki tiga kantor kas, yakni di Jalan Sawo Jajar, Balaikota dan kawasan Pasar Bogor, serta ada unit mobil untuk pelayanan kas mobile.
Namun pihaknya saat ini sedang melakukan survey untuk mencari lokasi yang strategis supaya bisa lebih dekat dengan calon debitur dan masyarakat dalam melayani pelayanan perbankan.
Sementara Dewan Pengawas Bank Kota Bogor Dani Rahadian mengaku, program kerjanya setelah menduduki jabatan tersebut adalah melihat tata kelola oleh para direksi BPR.
“Kita harus sesuai dengan aturan, wajib memastikan benar atau tidak tata kelola mereka. Tata kelola ini bisa SDM, operasional dan sebagainya. Kami
wajib juga memastikan tugas dan tanggung jawab Direksi itu dilakukan dan dilaksankan,” katanya.
Dia mengaku, dua minggu lalu, dirinya dengan para Direksi melihat rencana bisnisnya. Kemudian tugas Dewas memantau, mengawasi dan memberikan masukan ke direksi.
“Misal kita melihat target tidak ada perubahan, sekarang kita coba tingkatkan. Kita memberi saran kepada Direksi supaya melakukan terobosan-terobosan agar meningkatkan kinerja,” jelasnya.
Diakui pria yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor itu, bahwa Direksi saat ada tiga, yakni Drektur Utama, Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional. “Bagan strukturnya sekarang mesti diganti, disesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.
Untuk meningkan sisi bisnisnya kata Dani, selama ini BPR banyak nasabahnya kalangan PNS. Potensi dari PNS juga belum dioptimalkan oleh BPR.
“Jadi kita beri masukan, bahwa potensi-potensi di PNS untuk lebih digali lagi karena yang membesarkan BPR itu kita sendiri, apalagi milik pemerintah kota,” papar dia.
“Dewas ini hanya mengawasi program dari Direksi dalam pelaksanaannya.
Jika dalam pelaksaan ditemukan penyimpangan, temuan, barulah kita wajib mengkoreksi, melaporkan ke OJK,” tandas mantan Kabag Umum Pemkot Bogor itu. (Fry | Fik)
Discussion about this post