BogorOne.co.id | Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah memastikan biaya haji 2026 tidak akan dibebankan lebih tinggi kepada jemaah meski terjadi kenaikan harga avtur yang berdampak pada ongkos penerbangan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pemerintah sempat menghadapi tekanan setelah maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines mengusulkan penyesuaian tarif akibat lonjakan harga bahan bakar.
“Kami sempat mempertimbangkan usulan kenaikan dari maskapai karena avtur naik,” kata Irfan di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Rabu, 8 April 2026.
Namun, menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar kenaikan biaya operasional tidak dialihkan kepada jemaah. Pemerintah diminta mencari skema pembiayaan lain untuk menutup selisih tersebut.
Kementerian kini menghitung ulang komponen biaya penerbangan dan memantau pergerakan harga avtur global. Koordinasi juga dilakukan dengan Komisi VIII DPR guna menentukan langkah pembiayaan yang tidak memberatkan jemaah.
Sejumlah opsi pendanaan tengah dikaji, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dukungan dari Badan Pengelola Keuangan Haji.
Di sisi lain, kesiapan teknis penyelenggaraan haji disebut telah mencapai tahap akhir. Seluruh visa jemaah telah terbit, sementara kartu Nusuk, dokumen wajib selama di Arab Saudi sudah tersedia di Indonesia dan tinggal didistribusikan.
Jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026, sedangkan pemberangkatan ke Tanah Suci dimulai sehari setelahnya secara bertahap.
Pemerintah mengimbau jemaah tidak terpengaruh isu kenaikan biaya dan fokus mempersiapkan kondisi fisik serta mental menjelang keberangkatan.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post